RM.id  Rakyat Merdeka - PAM Jaya membutuhkan dana sekitar Rp 30 triliun hingga 2030. Dana itu akan dialokasikan untuk peningkatan kapasitas air dan jaringan perpipaan, sehingga bisa mencakup 100 persen penduduk di Jakarta.

“Kalau dikalkulasi nilai investasi yang dibutuhkan itu sekitar Rp 30 triliun,” ucap Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Syamsul Bachri Yusuf, Selasa (1/2).

Menurut Syamsul, PAM Jaya tidak bisa hanya mengandalkan penyertaan modal daerah untuk mendapatkan dana Rp 30 triliun di kondisi pandemi Covid-19. PAM Jaya masih bisa mengkaji pendanaan dari pihak swasta atau penyertaan modal Pemprov DKI sebagai pemegang saham.

Berita Terkait : Batal Bangkrut, Inter Milan Disuntik Dana Rp 6,6 Triliun

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan 100 persen warga Jakarta akan terlayani air perpipaan pada 2030. Untuk memenuhi target tersebut, Pemprov DKI memerlukan tambahan sekitar 4.200 kilometer jaringan pipa air bersih.

Saat ini, jaringan perpipaan eksisting saat ini sepanjang 12.000 kilometer dengan kapasitas suplai sekitar 22.000 liter per detik. Adapun cakupan layanan air bersih baru sekitar satu juta pelanggan atau 66 persen sampai kini.

Untuk mendukung peningkatan jaringan perpipaan sepanjang 4.200 kilometer itu, PAM Jaya harus mampu menyediakan suplai tambahan sebanyak 11.000 liter per detik kepada kurang lebih satu juta hingga 1,5 juta tambahan pelanggan baru pada 2030.

Berita Terkait : Manfaat Cairan Sampah Organik, Bisa Buat Obat Dan Make Up

Syamsul menilai, dengan peningkatan jaringan perpipaan dan tambahan infrastruktur distribusi air bersih, bisa menambah jumlah pelanggan air PAM yang idealnya sebanyak 2,6 juta pelanggan.

Berdasarkan nota kesepahaman yang telah ditandatangi Kementrian PUPR, Kemendagri dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terkait sinergi pembangunan SPAM di Jakarta, ada kemungkinan pendanaan bisa didapatkan dari pihak swasta.

"Di nota kesepahaman ada ditulis rencana bersama. Jadi dimungkinkan PAM Jaya mengkaji apakah kita bisa mendapatkan pendanaan dari pihak swasta," tandasnya. [DIT]