BI: Januari 2022, ULN Pemerintah Lanjutkan Tren Penurunan

RM.id  Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) menyebut posisi Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah pada Januari 2022 kembali mengalami tren penurunan.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan, setelah mengalami penurunan sejak September 2021, posisi ULN Pemerintah pada Januari 2022 tercatat sebesar 199,3 miliar dolar AS.

Angka ini kembali turun bila dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya yang sebesar 200,2 miliar dolar AS.

Baca juga : Telkom Bantu Pemerintah Wujudkan Infrastruktur SKKL Berkualitas DI IKN

"Hal ini menyebabkan ULN Pemerintah terkontraksi 5,4 persen year on year (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 3,0 perseb (yoy) pada Desember 2021," jelas Erwin dalam keterangan resminya, Rabu (16/3).

Erwin menyebut, penurunan ULN Pemerintah terjadi seiring beberapa seri SBN yang jatuh tempo pada Januari 2022, termasuk SBN dalam denominasi dolar AS. Dari sisi pinjaman, secara neto penurunan terjadi pada pinjaman bilateral, seiring adanya pelunasan pinjaman untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur.

"Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," jelasnya.

Baca juga : FJB Mandalika 2022, Kelezatan Kuliner Indonesia Pada Dunia

Disebutkanya, penarikan ULN yang dilakukan di bulan Januari 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif serta diupayakan turut mendukung penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8 persen).

"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi risiko refinancing jangka pendek, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah," tandasnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.