Dewan Pers

Dark/Light Mode

IKN Diklaim Akan Dorong Pemerataan Ekonomi Dan Pembangunan

Jumat, 11 Maret 2022 21:39 WIB
Kepala BIN Budi Gunawan (kiri) saat mendampingi Presiden Jokowi. (Foto: Dok. BIN)
Kepala BIN Budi Gunawan (kiri) saat mendampingi Presiden Jokowi. (Foto: Dok. BIN)

RM.id  Rakyat Merdeka - Progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, semakin maju. Setelah menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Presiden Jokowi juga sudah melantikan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN. Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana, Jokowi akan membuat sejarah sebagai seorang pemimpin nasional yang mampu mewujudkan pemindahan ibu kota negara secara nyata.

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, persoalan yang lebih penting sekarang terletak pada bagaimana meminimalisir dampak politik, ekonomi, dan sosial budaya di masa mendatang setelah Ibu Kota Negara nanti berpindah ke Nusantara. “Berbagai dampak tersebut tentu akan memiliki korelasi signifikan terhadap aspek keamanan dan pertahanan di masa depan, terutama di kawasan sekeliling Ibu Kota Negara baru,” ujar BG, sapaan akrab Budi Gunawan, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (11/3).

Oleh karena itu, lanjutnya, dalam proses pembangunan IKN, sejak awal perlu melakukan langkah-langkah antisipatif. Mulai dari pilihan model pembangunan, pendekatan, sampai pelaksanaannya. “Proses pembangunan IKN harus benar-benar mampu meyakinkan kepada semua pihak bahwa pemindahan Ibu Kota Negara adalah sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat,” tutur mantan Wakapolri ini.

Berita Terkait : Industri Pengolahan Sawit Berkontribusi Besar Buat Ekonomi Nasional

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, seperti yang ditegaskan Presiden Jokowi, adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial. Menurut BG, selama ini ada beberapa pilihan konsep pembangunan yang telah diterapkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Misalnya model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi tinggi.

Model ini, lanjut Budi, menuntut syarat adanya kondisi politik yang stabil agar mampu menarik para investor baik asing maupun dalam negeri berinvestasi dalam berbagai kegiatan perekonomian, sehingga tercipta lapangan kerja secara luas.

Budi menilai, proses pembangunan IKN perlu melibatkan peran swasta. “Karena bagaimanapun, Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran di tengah masa pandemi seperti sekarang ini,” tuturnya.

Berita Terkait : Bank DKI Gandeng Food Station Bangun Ekosistem Bisnis Pangan

Namun demikian, Pemerintah juga menyadari bahwa peran swasta tidak harus menggunakan logika ekonomi saja, dalam arti mengedepankan motif laba. Sejak awal swasta juga harus sadar bahwa pembangunan IKN adalah untuk kepentingan pemerataan pembangunan, melibatkan masyarakat sekitar, dan berwawasan lingkungan sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial. 

Budi melanjutkan, hampir 60 persen penduduk di Indonesia tinggal dan bermukim menetap di Pulau Jawa. Sementara, di Sumatera yang luasnya sekitar 3 kali lipat Pulau Jawa jumlah penduduknya 17,31 persen. Sedangkan Kalimantan, yang jauh lebih luas lagi, jumlah penduduknya hanya 5,81 persen dari total jumlah pendudukan Indonesia. Komposisi demografis semacam itu sudah tentu mempunyai implikasi terhadap intensitas pembangunan sosial ekonomi juga lebih terkonsentrasi di Jawa.

“Akibatnya, Jakarta secara ekologis bebannya sangat berat, dilanda banjir yang kronis, kemacetan parah yang sulit diurai, polusi tinggi, dan semakin sulitnya penyediaan air bersih,” papar Budi. Atas pertimbangan itu semua, pembangunan IKN adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, IKN adalah wujud nyata dari upaya menerapkan pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial.

Berita Terkait : Kementan Gairahkan Petani Milenial Kembangkan Smart Farming

Budi menilai, pembangunan IKN akan menjadi titik pusat baru yang akan menarik banyak orang dari berbagai latar belakang. Ibarat laron, tentu akan mencari pelita atau cahaya, sehingga IKN ketika memancarkan cahaya tentu akan menarik minat banyak orang yang berniat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan, IKN akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diikuti keluarga masing-masing dan pelaku ekonomi lainnya, yang diperkirakan jumlahnya mencapai 1,5 juta jiwa.

Kondisi tersebut, tambah Budi, akan menjadikan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di seputar IKN, semakin plural, baik dilihat dari latar belakang etnis, ras, agama, maupun kebudayaan. Hasil pengkajian dari berbagai studi yang dilakukan para akademisi, masyarakat berharap agar integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dapat terjadi sehingga pembangunan IKN benar-benar dapat dirasakan seluruh masyarakat Kalimantan dan Indonesia. [USU]