Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Telkom Bantu Pemerintah Wujudkan Infrastruktur SKKL Berkualitas DI IKN

Rabu, 16 Maret 2022 08:58 WIB
Forum Group Discussion Menuju Sinergitas Regulator dam TelkomGroup dalam Penataan dan Penyelenggaraan Kabel Bawah Laut Demi Kedaulatan Digital NKRI,
Forum Group Discussion Menuju Sinergitas Regulator dam TelkomGroup dalam Penataan dan Penyelenggaraan Kabel Bawah Laut Demi Kedaulatan Digital NKRI," di Jakarta. .

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Telkom Indonesia bersama Pemerintah  terus melakukan kolaborasi untuk menata dan menyelenggarakan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang prima untuk memenuhi kebutuhan akses data dan komunikasi masyarakat yang kian meningkat. 

Peran pemerintah sangat penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur digital, khususnya sistem komunikasi kabel laut. 

“Pemerintah mendukung percepatan infrastruktur Patara-2 sebagai backup kabel laut Papua dan konsorsium kabel laut internasional Bifrost yang akan menjadi backbone kabel laut untuk Ibu kota Negara (IKN). Termasuk mendukung percepatan perizinan terkait perbaikan kabel bawah laut TelkomGroup,” ungkap  Executive General Manager Divisi Service Operation Telkom selaku Ketua Asosiasi SKKL Seluruh Indonesia (ASKALSI) Akhmad Ludfy dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi Antara TelkomGroup dan Regulator Untuk Optimalisasi SKKL” melalui keterangan tertulisnya, Rabu (16/3)

Dalam FGD tersebut,  Akhmad mengatakan, sinergitas ekosistem dibutuhkan agar kehadiran SKKL dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Selain itu, kerja sama dilakukan agar penataan penyelenggaraan SKKL bisa dilakukan secara lebih kondusif.

Baca juga : Wujudkan Kultur Planter & SDM Berdaya Saing

“Perlu ada sinergisitas ekosistem agar penyelenggaraan kabel laut menjadi lebih bermanfaat bukan hanya untuk Telkom sebagai instansi tapi juga untuk negara,” ujar Akhmad.

Sebagai operator dan pemilik SKKL sepanjang 24.065 kilometer di Indonesia, TelkomGroup sadar pentingnya kehadiran infrastruktur ini untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasi masyarakat di era digital. 

Sebagai tulang punggung komunikasi yang menyediakan akses internet berkecepatan tinggi, SKKL berperan penting untuk  mendukung misi Pemerintah mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.

Karena urgensi tersebut, seluruh proses pengadaan SKKL harus dilakukan secara optimal dan mengindahkan berbagai regulasi eksisting, salah satunya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Baca juga : Sukseskan MotoGP Mandalika, Pemerintah Siapkan Hotel Terapung Berkapasitas 2.600 Orang

“TelkomGroup sebagai unsur pelaku usaha di sektor ini siap terus bersinergi dengan Pemerintah, untuk menginformasikan atau memberi masukan yang dibutuhkan sehubungan dengan kebutuhan penyelenggaraan SKKL, agar pelayanan kepada masyarakat senantiasa berjalan lancar,” ujar Akhmad. 

Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan KKP, Halid K Jusuf mengatakan, pemanfaatan ruang laut untuk SKKL bisa dilakukan selama sesuai aturan dan tidak melanggar berbagai regulasi dan norma ekologi.

Menurut Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP, Suharyanto koordinasi untuk pembangunan dan penataan SKKL kini bisa lebih baik dilakukan sejak adanya Tim Nasional yang dibentuk. Kehadiran Tim Nasional memungkinkan evaluasi dan izin berusaha perhelatan SKKL bisa dilakukan secara cepat dan mudah.

Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur, Kemenko Marves Yudi Prabangkara menambahkan, ke depannya SKKL akan menjadi infrastruktur digital prioritas di Indonesia. Karena itu, menurut Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kemenko Marves M Rasman Manafi, penataan ruang laut harus dilakukan secara baik dan benar agar konflik antar ruang tidak terjadi ke depannya.

Baca juga : Telkom Bantu KLHK Restorasi Dan Konservasi Hutan Di Lahan Kritis

Sementara Kolonel INF Heri Pribadi mengatakan, pengamanan dan izin ketat mengenai pembangunan SKKL kini sudah dilakukan. Buktinya, Kemenhan saat ini tidak akan mengeluarkan security clearance apabila belum ada komunikasi antara perusahaan yang hendak menggelar SKKL dengan otoritas terkait.

Letkol Laut (P) Farid Muldiyanto juga mengatakan SKKL sudah bisa dirasakan pihak penyedia infrastruktur berkat berbagai dukungan yang diberikan Pemerintah. [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.