Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran Harus Cepat Dilakukan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengaturan penyaluran tepat sasaran menjadi jalan keluar utama untuk antisipasi habisnya kuota BBM bersubsidi yang diprediksi akan terjadi sebelum akhir tahun nanti. Pemerintah harus segera mengambil sikap agar tidak lagi terjadi kegaduhan.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menilai kuota Pertalite yang akan habis berpotensi mengakibatkan kelangkaan Pertalite ke depan.

Dalam mengontrol konsumsi, sistem kuota cenderung tidak efektif karena mengakibatkan kelangkaan diberbagai tempat dan potensi kebocoran besar.

“Upaya Pertamina untuk menggunakan aplikasi digital jadi jalan untuk menseleksi siapa-siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi. Tinggal impelementasi penggunaan aplikasi tersebut yang kini harus bisa disiapkan dan dieksekusi dengan baik,” katanya di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Baca juga : PUSKEPI: Pemerintah Harus Segera Koreksi Kuota BBM Bersubsidi Solar Dan Pertalite

Menurut Josua, akselerasi penerapan aplikasi bagi masyarakat dapat mengatasi hal ini, karena aplikasi dapat secara tepat mengatur jumlah konsumsi bagi masing-masing konsumen.

“Tidak seperti kuota yang cenderung masyarakat mampu dapat membeli Pertalite lebih banyak karena memiliki daya beli yang lebih besar," ungkap Josua.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, menyatakan prediksi habisnya kuota BBM bersubsidi, terutama pada Pertalite memang wajar terjadi.

Peningkatan konsumsi Pertalite tahun ini makin menjadi seiring dengan hilangnya Premium dari pasaran. Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan Reforminer Institute, kebutuhan normal Premium adalah kisaran 28-30 juta Kiloliter (KL).

Baca juga : Mentan Pastikan Peningkatan Produksi Gula Nasional Terus Dilakukan

Hal tersebut karena sebelum adanya program penghapusan Premium konsumsi Pertalite sudah 22 juta KL. Sementara konsumsi Premium Stataus terakhir sekitar 6-8 juta KL.

"Jadi wajar kalo 23 juta kiloliter maksimal hanya sampai Agustus atau September 2022 karena itu menjadi penting agar ada pengaturan tepat sasaran," kata Komaidi.

Jika memang pengaturan tepat sasaran tersebut tidak dilakukan, lanjut Komaidi, pemerintah harus bergerak cepat memastikan ketersediaan kuota BBM. Namun itu tentu tidak mudah lantaran masih harus dibicarakan lagi dengan berbagai pihak terutama parlemen.

"Kalau tidak mau ada pengaturan sederhana pemerintah tambah kuota. Sebagai pemerintah saya kira kondisinya tidak mudah," ungkap Komaidi.

Baca juga : Atur BBM Subsidi Biar Tepat Sasaran

Menurut dia, apa yang sudah dilakukan Pertamina selama ini dengan aplikasi MyPertamina secara paralel adalah upaya maksimal perusahaan agar kuota 23 juta KL tidak terlampaui.

"Tentu itu sulit untuk dilakukan karena kuota normalnya perlu kisaran 28-30 juta KL per tahun. Makanya bolanya ada pada pemerintah," kata dia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.