Atur BBM Subsidi Biar Tepat Sasaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Langkah itu dinilai lebih baik daripada menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Ini adalah pilihan yang paling rasional di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih benar. Masyarakat masih terdampak pandemi Covid-19 dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng,” ujar anggota Komisi VII DPR Mulyanto dalam keterangannya, kemarin.

Baca juga : Seleksi Pengguna BBM Subsidi Kunci agar Penyaluran Tepat Sasaran

Dia menengarai saat ini penyaluran BBM bersubsidi sebanyak 60 persen tidak tepat sasaran. Belum lagi adanya dugaan kebocoran BBM bersubsidi ke industri dan ekspor ilegal ke negara tetangga. “Jadi kalau pembatasan dan pengawasan BBM bersubsidi ini dapat dilakukan dengan baik, maka kita bisa menghemat APBN lebih dari 50 persen,” imbuh dia.

Wakil Ketua FPKS DPR itu minta Presiden tidak usah membanding-bandingkan harga BBM di Indonesia dengan di negara maju. Sebagai perbandingan, Indonesia cukup melihat di negeri jiran seperti Brunei dan Malaysia. “Harga BBM di dua negara itu jauh lebih murah dibanding Indonesia,” ungkap dia.

Baca juga : Partai Garuda: Penggunaan MyPertamina Buat Beli BBM Subsidi Berdasarkan Riset, Bukan Simsalabim

Mulyanto mencontohkan harga bensin di Brunei untuk RON 90 sebesar Rp 3.800 per liter dan RON 95 Rp 6.900 per liter. Di Indonesia, bensin Pertalite atau setara RON 90 dijual dengan harga Rp 7.650 per liter.

Karenanya, kata dia, Pemerintah mesti mengatur regulasi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini, baik solar maupun pertalite. Beban subsidi yang tidak tepat sasaran akan jalan terus bila revisi Perpres dimaksud tidak terbit-terbit. “Semakin lama kita menunda pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, maka akan semakin lambat efisiensi anggaran dilakukan,” kata dia.

Baca juga : Amanin Kocek Negara Dari Subsidi Tak Tepat Sasaran

Selain itu, Mulyanto juga menolak kenaikan harga BBM dan LPG non subsidi. Kebijakan itu sangat tidak tepat dilakukan di tengah naiknya harga bahan pokok saat ini. Inflasi secara nasional bisa tak terkendali. “Tentu hal ini akan memberatkan masyarakat,” kata dia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.