Pemerintah Harus Perhatikan Efek Domino Perekonomian Sebelum Naikin Harga BBM

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi bakal memberikan efek domino. Dimulai dari inflasi sampai ke pertumbuhan ekonomi nasional.

“BBM subsidi naik berapapun, itu akan memicu tambahan inflasi. Taruhlah naik hanya 10 persen, tetapi kenaikan itu akan memicu inflasi,“ kata ekonom dari CORE Indonesia, Piter Abdullah, Kamis (18/8).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, kenaikan harga BBM akan mempengaruhi harga bahan pokok, baik bagi masyarakat maupun produsen. Pasalnya, produsen tidak bisa lagi menahan, dan akan mentransmisi kenaikan harga bahan baku.

Kenaikan harga bahan pokok sudah pasti akan memicu inflasi. Sebelumnya, tercatat inflasi pada Juli 2022 secara year on year (YoY) mencapai 4,94 persen. 

“Kalau BBM subsidi ini dilepas, saya sangat yakin inflasi bisa bergerak liar, bahkan bisa di atas 8 persen. Ini yang kita khawatirkan, kalau sampai 8 persen, apa yang sejauh ini dibanggakan pemerintah. Inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi bagus, kita tidak bisa klaim lagi,” ungkap Piter. 

Penerimaan negara tahun ini, kata dia, masih sehat, karena masih ada surplus dari kenaikan harga komoditas. Surplus ini membuat belum ada urgensi untuk menaikkan harga BBM.

Namun, pemerintah berulang kali mengatakan, tantangan di tahun depan akan lebih nyata dan pemerintah perlu bijak dalam menggelontorkan anggaran. 

Baca juga : Ketua MPR: Indonesia Harus Kembangkan Sistem Perekonomian Merdeka

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, pemerintah berencana menggelontorkan subsidi sebesar Rp 297,1 triliun. Adapun subsidi ini terdiri dari Rp 210,6 triliun untuk subsidi energi dan Rp 86,5 triliun untuk subsidi non energi. Anggaran subsidi ini, jauh lebih rendah dari realisasi subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun tahun ini. 

Sementara, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang, diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Sampai saat ini, belum ada keputusan pemerintah terkait harga BBM bersubsidi. Namun, pemerintah mempertimbangkan segala hal terkait rencana ini. 

"Apabila ada penyesuaian kami sedang mengkalkulasi juga kebutuhan yang terkait kompensasi dalam berbagai program,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, upaya pemerintah menjaga subsidi BBM agar tidak menimbulkan laju inflasi tinggi, seperti yang terjadi di banyak negara. 

Pemerintah terus mengerahkan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mendorong agar program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat.

Sehingga tantangan hyperinflation (Hiperinflasi) kelihatannya bisa kita tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan.

Baca juga : Menperin: Industri Berperan Vital Pada Perekonomian Indonesia

Rakyat Menderita

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, pemerintah seharusnya mencari sumber pendanaan lain untuk mencegah kenaikan harga BBM bersubsidi (pertalite). 

“Harusnya pemerintah itu lebih kreatif mencari pendapatan dana," ujarnya.

Dia mengungkapkan kekhawatiran jika wacana kenaikan BBM bersubsidi benar-benar terwujud. Hal itu akan membuat rakyat berada dalam posisi sangat sulit.

"Kalau subsidi dikurangi, pemerintah panik karena 2023 tidak punya uang. BI tidak boleh lagi membantu seusai dengan anjuran IMF," tambahnya.

Kenaikan anggaran perlindungan sosial juga dinilai tidak cukup kuat untuk mengurangi beban rakyat. 

Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Anggaran tersebut meningkat 11 persendari anggaran perlinsos tahun ini yang sebesar Rp 431,5 triliun.

Baca juga : Pemerintah Harus Batasi Kuota, Jangan Takut Naikkan Harga BBM Subsidi

"Tiba-tiba Bansos ditingkatkan. Ini sebetulnya strategi saja. Supaya rakyat tidak marah pada pemerintah, dikasih bansos," tegas Uchok.

Menurutnya, anggaran bantuan sosial yang ditingkatkan pada 2023 tidak akan mampu mengurangi penderitaan rakyat akibat kenaikan harga berbagai bahan pokok.

"Tetapi buat rakyat, ini hanya obat sementara, penderitaan masyarakat akan menahun akibat kenaikan harga bahan pokok. Makanya rakyat seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula," jelasnya.

Oleh sebab itu, Uchok menyarankan agar pemerintah memikirkan cara lain untuk meminimalkan dampak dari kenaikan harga BBM dan berbagai bahan pokok.

"Misalnya pertalite untuk rakyat dinaikkan, tapi pejabat masih ada yang dapat fasilitas mewah. Kalau pertalite dinaikkan, pejabat harus hidup sederhana seperti rakyat," pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.