Pemerintah Harus Batasi Kuota, Jangan Takut Naikkan Harga BBM Subsidi

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VII DPR Lamhot Sinaga menyoroti kenaikan minyak mentah Indonesia/Indonesia Crude Price (ICP), yang merupakan harga tahunan minyak dunia, dan peningkatan kebutuhan BBM subsidi masyarakat.

Kedua hal tersebut sangat membebani anggaran pemerintah, yang kini tembus Rp 502 triliun.

Sekadar gambaran, rata-rata ICP selama Juni 2022 berdasarkan perhitungan Harga Minyak Mentah Indonesia, naik 8,01 dolar Amerika Serikat (AS) dari 109,61 dolar AS per barel menjadi 117,62 dolar AS per barel.

Sedangkan rata-rata ICP Juli 2022, turun 10,89 dolar AS per barel dari 117,62 dolar AS per barel menjadi 106,73 dolar AS per barel. 

Baca juga : Jewer Kepala Daerah Yang Naikin Gas 3 Kg

Turunnya harga ICP ini antara lain dipicu oleh meningkatnya pasokan minyak mentah global pada Juni 2022.

“Saat ini, pemerintah memang berada dalam posisi yang sangat sulit. Antara mengalirkan anggaran subsidi BBM yang dampaknya akan memberatkan APBN, atau membatasi penggunaan BBM Subsidi di tengah masyarakat. Opsi lainnya, menaikkan harga BBM Subsidi untuk mengurangi beban APBN. Setiap pilihan ada risikonya," ungkap Lamhot dalam rilis yang diterima RM.id, Sabtu (13/8).

Lamhot pun menggambarkan postur anggaran pemerintah dalam menanggung subsidi BBM.

Dia bilang, setiap kenaikan harga ICP 1 dolar AS per barel, akan berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp 2,65 triliun.

Baca juga : PUSKEPI: Pemerintah Harus Segera Koreksi Kuota BBM Bersubsidi Solar Dan Pertalite

"Saat ini, asumsi harga minyak dunia sebesar 63 dolar AS per barel berubah menjadi 100 dolar AS per barel. Sementara kebutuhan BBM Pertalite, meningkat 6 juta kilo liter dari angka 23 juta kilo liter yang telah dibahas dan disepakati antara pemerintah dengan DPR. Sedangkan Solar, sudah naik 2,5 juta kilo liter dari patokan APBN 14,9 juta kilo liter," papar Lamhot.

"Kalau harga minyak di atas 100 dolar AS per barel, dan asumsi rupiah Rp 14.500 per dolar, kuota kita akan bengkak dari 23 juta kilo liter menjadi 29 juta kilo liter. Bakal terjadi penambahan subsidi sampai Rp 600 triliun. Ini angka yang sangat besar," jelas Lamhot.

Karena itu, menurutnya, rencana pengurangan kuota BBM subsidi dalam RAPBN menjadi sangat relevan. Mendesak dilakukan. Jika tidak, APBN kita akan semakin terbebani.

"Jika subsidi terus bertambah hingga mencapai Rp 600 triliun, sementara target pendapatan Rp 2.266,2 triliun. Artinya, lebih dari 26 persen anggaran kita hanya untuk beli BBM," papar Lamhot.

Baca juga : DPR Minta Pemerintah Jangan Cabut Kebijakan DMO CPO

Namun, Lamhot menekankan, hal ini tidak ditujukan untuk menghilangkan subsidi. Sebab, kehadiran subsidi masih sangat diperlukan. Terutama, bagi masyarakat dengan ekonomi rendah.

Lamhot juga meminta pemerintah mempertimbangkan usulan penggunaan Pertalite, hanya untuk pengguna sepeda motor. Sedangkan solar, untuk kendaraan angkutan.

"Harus ada pengawasan yang sangat ketat dalam pendistribusian BBM subsidi. Jangan ada celah kesempatan bagi masyarakat mampu, untuk menggunakan BBM subsidi. Kalau perlu, harus ada pinalti atau hukuman bagi mereka yang menyalahgunakan subsidi," beber Lamhot.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.