Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Garap Proyek Proving Ground Di Bekasi
BKS Minta Jepang Dan Konsorsium Tancap Gas
Selasa, 1 November 2022 06:45 WIB

RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta Jepang dan konsorsium tancap gas menyelesaikan proyek proving ground di Bekasi.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menandatangani kerja sama infrastruktur proyek pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno bersama konsorsium pemenang tender, yaitu PT Indonesia International Automotive Proving Ground, dan PT Penjaminan Infrastrustuktur Indonesia, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, kemarin.
Hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menhub Budi Karya Sumadi, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji.
Baca juga : Kader Mercy Jangan Jumawa
“Groundbreaking diharapkan bisa dilakukan bulan depan. November 2023 sudah open,” harap BKS-sapaan akrab Budi Karya Sumadi.
Menurut BKS, proving ground diharapkan meningkatkan daya saing otomotif Indonesia.
“Kita masih berkompetisi. Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, kita tidak boleh bekerja seperti tahun-tahun lalu. Setiap tahun harus meningkat,” katanya.
BKS mengatakan, BPLJSKB di Bekasi akan menjadi proving ground bertaraf internasional pertama di Indonesia.
Baca juga : Kang Emil Minta Jam Operasional Truk Dibatasi
Menurutnya, proving ground ini akan membantu uji coba kelaikan kendaraan, terutama kendaraan baru. Selama ini, fasilitas uji coba bagi kendaraan milik Indonesia juga jauh tertinggal dibandingkan negara lain.
“Ini dukungan dari Kemenkeu. Ketika tidak mudah mendapatkan dana, kami diberikan satu instrumen availability payment. Ini satu skema yang menarik bagi investor,” jelasnya.
Seperti diketahui, perencanaan pembangunan proving ground menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Availability Payment.
Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan, serta mengatasi keterbatasan dana dari APBN.
Baca juga : KPK Gandeng ESQ Bekali BKPM Dan Perindustrian Paku Integritas
Sri Mulyani mengatakan, proyek ini merupakan tantangan bagi Kemenhub untuk mendorong pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan, yang merupakan nadi dari perekonomian Indonesia.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya