Restrukturisasi Kredit OJK Jaga Kelangsungan Hidup UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Program restrukturisasi kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberlakukan selama pandemi Covid-19 telah mempercepat pemulihan ekonomi dan memberikan ruang gerak bagi perbankan dan debitur terdampak pandemi, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Program restrukturisasi kredit dapat menjaga kelangsungan UMKM. Momentum pertumbuhan ekonomi telah berjalan dengan baik," jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin, dalam Webinar Forum Diskusi Salemba ke-85, berjudul Peran Program Restrukturisasi Kredit Menjaga Kelangsungan Usaha UMKM, di Jakarta, Rabu (9/11).

Dia mengemukakan, UMKM adalah motor penggerak atau critical engine bagi perekonomian Indonesia. Mengutip, data Kementerian Koperasi dan UKM, Rudy mengatakan saat ini ada 64,2 juta UMKM tercatat di Indonesia atau 99 persen dari keseluruhan unit usaha.

Baca juga : Menpora Tegaskan Naturalisasi Pemain Hanya Jangka Pendek

Kontribusi UMKM terhadap PDB, ujarnya, mencapai 60,51 persen atau senilai Rp 9.580 triliun. UMKM menyerap 120,59 juta tenaga kerja, nilai investasi 60,42 persen dari total investasi, mengisi 15,65 persen ekspor non-migas, serta 24 persem pelaku UMKM telah memanfaatkan e-commerce.

Namun, jelasnya, akibat pandemi Covid-19, sebanyak 19,45 persen UMKM menghadapi kesulitan modal, sekitar 18,87 persen produksi terhambat, 23,10 persen membukukan penurunan penjualan, 19,08 persen kesulitan bahan baku dan sebanyak 19,50 persen terhambat distribusi.

Untuk keluar dari persoalan itu, ujarnya, dari total UMKM di Indonesia, sebanyak 29,98 persen telah menggunakan fasilitas relaksasi atau penundaan pembayaran kredit. Sekitar 17,21 persen memanfaatkan fasilitas kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman.

Baca juga : APTRI Dukung Restrukturisasi Bisnis Gula PTPN Group

Selain itu, sejak pandemi sekitar 69,02 persen UMKM telah mendapatkan bantuan modal usaha, sebanyak 41,18 persen mendapatkan keringanan tagihan listrik untuk usaha, serta 15,07 persen UMKM menunda pembayaran pajak.

"Dengan dukungan regulasi dan kemampuan UMKM keluar dari krisis, sebanyak 84,8 persen UMKM sudah kembali beroperasi normal dibandingkan pada tahun 2020," terangnya.

Seperti diketahui, restrukturisasi kredit dan pembiayaan diberlakukan sejak Maret 2020 melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-2019. Kemudian, diperpanjang hingga Maret 2022, dengan penerbitan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

Baca juga : Tawarkan Jasa Pelayanan Penguburan Orang Hidup

Lebih jauh, Rudy menyebutkan outstanding restrukturisasi kredit per September 2022 telah mencapai Rp 519,64 triliun. Angka ini berkurang sebesar Rp 23,81 triliun dari bulan sebelumnya. Sedangkan, penerima restrukturisasi kredit per September 2022 mencapai 2,63 juta nasabah, turun dari bulan sebelumnya yang sebanyak 2,75 juta nasabah.

"Dengan program restrukturisasi, penyaluran kredit ke UMKM terus meningkat menjadi Rp1.275,03 triliun atau tumbuh 16,75 persen (yoy). Tingkat NPL terjaga, yaitu pada April 2022 di level 4,38 persen. Lebih rendah dibandingkan April 2021 di posisi 4,41 persen," paparnya.

Dengan dukungan kelangsungan UMKM, ujarnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan kinerja positif. Ekonomi tumbuh impresif, yaitu sebesar 5,72 persen (yoy) pada Kuartal III/2022. Neraca perdagangan terus mencatatkan kinerja positif.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.