Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Jokowi Bangkitkan Kejayaan Ekonomi Indonesia Lewat Infrastruktur Maritim 

Sabtu, 19 November 2022 18:58 WIB
Peneliti senior Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies Dahlan Watihellu/Ist
Peneliti senior Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies Dahlan Watihellu/Ist

RM.id  Rakyat Merdeka - Peneliti senior Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (Centris) Dahlan Watihellu mengatakan, pembangunan infrastruktur maritim oleh Presiden Jokowi menjawab kebutuhan masyarakat. Khususnya masyarakat kepulauan di Indonesia.

Salah satu kebijakan pembangunan infrastruktur maritim yang dinilai tepat adalah tol laut. Pasalnya, pembangunan infrastruktur maritim dinilai sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi. Apalagi bagi masyarakat kepulauan seperti di Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan daerah lainnya.

“Infrastruktur maritim ini kalau disederhanakan namanya Tol Laut ya, yang saya lihat memang sangat berpotensi sekali untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Tol Laut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir,”  kata Watihellu saat dihubungi, Sabtu (19/11).

Dikatakan Watihellu, Indonesia merupakan negara kepulauan, bahkan sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. Dasar itu membuat Presiden Jokowi menghadirkan Program Tol Laut.

Baca juga : Jokowi: Ruang Syiar Islam Di Indonesia Terbuka Lebar, Banyak Kemudahan Tak Diatur Negara

Menurutnya, Indonesia sebagian besar adalah laut, dan pasti aktivitas itu banyak di laut. Khusus untuk Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, NTT dan Maluku Utara pasti membutuhkan Tol Laut, hingga perlu adanya perhatian khusus untuk itu.

“Saya apresiasi Presiden Jokowi yang sudah membangun Tol Laut,” ucapnya.

Watihellu juga menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang sejalan dengan program Tol Laut Jokowi. Pasalnya, jika RUU Daerah Kepulauan ini disahkan menjadi UU, maka arah pembangunan infrastruktur akan merata ke daerah-daerah kepulauan dan tidak terfokus di darat saja.

“Bagaimana tol laut tanpa sadar sebelum disahkan sebagai Undang-Undang, saya kira tol laut itu bagian dari RUU Daerah Kepulauaan. Harus secepatnya disahkan. Pemerintah Pusat sangat paham hal itu. Ini untuk pemerataan arah pembangunan,” jelasnya.

Baca juga : Jaga Ketahanan Ekonomi Rakyat

Sementara, akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Anas Anwar Makkatutu mengatakan, infrastruktur maritim ini merupakan isu lama yang dikenal dengan istilah Tol Laut. Untuk itu, sudah sangat tepat fokus pembangunan infrastruktur di bidang laut atau maritim.

“Kalau melihat kondisi negara kita, yang terdiri atas pulau-pulau, memang seharusnya fokus dalam pembangunan infrastruktur di bidang laut,” ujarnya.

Namun, menurut Anas Anwar, Pemeritah agak terlambat dalam memfokuskan program tersebut. Meski begitu, Anas Anwar mendukung Pemerintah k terus membangun infrastruktur maritim.

“Kita ini negara kepulauan. Kalau menurut saya harusnya dari dulu. Tetapi, okelah. Tidak ada kata terlambat. Sekarang kita tidak butuh lagi yang namanya wacana-wacana. Kita butuh action,” ungkapnya.

Baca juga : Bertemu MBS, Jokowi Harap Kerja Sama Indonesia-Arab Saudi Ditingkatkan

Nenek moyang kita pelaut. Dan, kalau itu digerakkan pasti akan lebih mudah lalu lintas perdagangan barang dan jasa antardaerah. "Itu penting dalam meningkatkan ekonomi lokal. Sudah menjadi langkah tepat, tinggal bagaimana action-nya," pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.