Natal Dan Tahun Baru Di Depan Mata, Pemerintah Gercep Tekan Inflasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus membahas perkembangan dan strategi kebijakan pengendalian inflasi menghadapi momen tersebut.

Pada Oktober 2022, inflasi Indonesia berada pada angka 5,71 persen (yoy). Atau lebih rendah dibandingkan realisasi bulan September 2022 yang tercatat 5,95 persen (yoy).

Penurunan tingkat inflasi tersebut didorong oleh deflasi komponen Volatile Food (VF) sebesar 7,19 persen (yoy). Karena tercukupinya pasokan pangan serta extra effort pemerintah untuk menekan inflasi pasca penyesuaian BBM.

“Beberapa komponen yang diatur pemerintah atau administered price (AP) mengalami inflasi sebesar 0,33 persen (mtm) atau 13,28 persen (yoy). Terutama, didorong oleh kenaikan harga BBM. Sementara inflasi inti tercatat sebesar 3,31 persen (yoy),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) TPIP dan TPID di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (25/11).

Pembahasan dalam Rakortas TPIP-TPID kali ini difokuskan pada pengendalian inflasi di kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Mempertimbangkan karakteristik inflasi dan letak kawasan sebagai daerah perbatasan, dengan tantangan geografis tersendiri.

Baca juga : INSIGHT Dan YIIM Gelar Diskusi Perencanaan Keuangan Dan Pengenalan Investasi

Kebijakan pengendalian inflasi pada kawasan tersebut, difokuskan pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dengan dukungan ketersediaan infrastruktur.

“Pemerintah meminta agar Pemerintah Daerah menggunakan dana daerah. Terutama, untuk mendukung logistik," ujar Menko Airlangga.

Dia menjelaskan, ada beberapa daerah yang belum menggunakan dana tersebut. Dalam hal ini, TPIP akan membuat surat, agar bisa dimanfaatkan.

Selain itu, juga ada beberapa hal yang menjadi catatan, bahwa inflasi ini perlu ditangani secara lebih baik. Agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas.

"Itu bisa dicapai, kalau inflasinya bisa ditekan,” cetus Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan lainnya kepada daerah  untuk melakukan perluasan kerja sama antar daerah (KAD) intra kawasan. Demi mengurangi disparitas harga, dan mendistribusikan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit.

Baca juga : Lestari Minta Pemerintahan Fokus Tingkatkan Kualitas Guru

Selain itu, optimalisasi pelaksanaan operasi pasar atau bazar pangan murah maupun ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH), juga perlu dilakukan. Demi memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menekankan, agar daerah dapat memanfaatkan platform perdagangan digital, untuk memperpendek rantai pasok dan mempermudah akses ke konsumen.

Demikian juga dengan penguatan sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen, serta perluasan program tanam pekarangan, sebagai program ketahanan pangan tingkat rumah tangga.

“Kemudian optimalisasi belanja wajib perlindungan sosial, maupun BTT dan pengendalian inflasi. TPID dapat melakukan pendampingan dalam optimalisasi anggaran dari dana desa, dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” jelas Menko Airlangga.

Selain komoditas pangan, secara historis sektor transportasi juga mengalami peningkatan harga jelang akhir tahun.

Untuk itu, Menko Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah perlu memastikan ketersediaan armada dan frekuensi penerbangan yang cukup. Demi mengantisipasi kenaikan permintaan di akhir tahun. Serta melaksanakan komunikasi kebijakan secara efektif dengan seluruh pihak, untuk menjaga ekspektasi inflasi pada momen Natal dan Tahun Baru.

Baca juga : Pemerintah Berikan Kemudahan Hingga Insentif Puluhan Juta

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan juga akan mengevaluasi kebijakan fuel surcharge, untuk mengendalikan peningkatan tarif angkutan udara selama Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Usai Rakortas TPIP-TPID tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan penyaluran KUR Rp 3,1 miliar secara simbolis kepada 10 debitur KUR di wilayah Pontianak. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Penyaluran dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Kalimantan Barat yang meliputi sektor perdagangan atau industri, pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Acara ini dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional, Gubernur Kalimantan Barat, Deputi I Kemenko Perekonomian, Asisten Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, juga ada Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Keselamatan Perhubungan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Perwakilan Kemenkeu, serta Perwakilan Pemerintah Daerah dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.