APJII Dukung Kolaborasi Industri Dengan Pemerintah Membangun Literasi Digital Dan Konektivitas Inklusif

RM.id  Rakyat Merdeka - Perhelatan G20 di Indonesia menjadi ajang bagi sejumlah negara untuk membahas berbagai isu global, mulai dari ketahanan pangan, transformasi digital, kesehatan, pembangunan berkelanjutan, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama dengan pelaku industri teknologi yang tergabung dalam Industry Task Force (ITF) Digital Economy Working Group (DEWG) menyelenggarakan Seminar International bertajuk Digital Industry Collaboration to Enhance Digital Transformation yang berlangsung di Anvaya Hotel, Bali, Senin (14/11).

Dalam sesi panel Digital Infrastructure & Society, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif menyampaikan, kondisi Indonesia yang sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam membuat belum semua masyarakat di Indonesia bisa menikmati layanan broadband internet.

Baca juga : APJII Dukung Program Pemerintah Di G20 Untuk Transformasi Ekonomi Berbasis Digital

Dari data yang dimiliki APJII menyebutkan setidaknya ada 20 persen masyarakat Indonesia yang belum terhubung ke internet. Mereka yang belum dapat menikmati layana broadband internet tersebut mayoritas berada di di bagian timur Indonesia yang memiliki kondisi geografis sangat sulit. Sehingga untuk menghubungkan masyarakat di timur Indonesia dengan kabel serat optik dibutuhkan investasi yang cukup signifikan

 “Ini merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mendorong penetrasi internet khususnya kepada masyarakat di timur Indonesia. Sehingga kolaborasi antara Internet Service Provider (ISP) dan tech company sangat diperlukan untuk sama-sama memikirkan bagaimana menjangkau penduduk di timur Indonesia. Khususnya di pedalaman. Oleh karena itu kita mendoroong agar ada kolaborasi yang sangat apik antara ISP lokal dan tech company,” kata Arif

Arif menjelaskan, saat ini masyarakat cenderung menggunakan social media dan entertainment ketika pertama kali terhubung ke internet. Bukan untuk mendapatkan informasi atau mengakses akun e-commerce untuk menjual produk lokal. Oleh karena itu APJII mendorong agar literasi masyarakat untuk dapat memanfaatkan internet untuk dapat lebih produktif.

Baca juga : Industri Kripto Genjot Literasi Aset Digital Ke Masyarakat

Literasi ini menurut Arif merupakan tugas seluruh komponen bangsa baik itu Pemerintah maupun pemangku kepentingan industri telekomunikasi di Indonesia. Sehingga nantinya pemanfaatan internet di Indonesia akan jauh lebih produktif dan tidak sekadar kesenangan. Sehingga nantinya penetrasi broadband internet dan pendidikan dapat berjalan paralel, seiring sejalan dan tidak dapat dipisahkan.

Terkait kolaborasi dengan Pemerintah dan sesama pelaku Industri, Arif mengatakan, APJII fokus pada penggelaran infrastruktur telekomunikasi. Di masa lalu, kolaborasi yang dilakukan APJII hanya dengan Kominfo. Namun, sejak pandemi, APJII sudah menjadi bagian dari transformasi digital Indonesia. Sehingga saat ini APJII juga berkolaborasi dengan berbagai K/L. Termasuk di dalamnya pemerintah daerah.

“Presiden memiliki visi 2045 bagaimana indonesia menjadi negara digital yang riil, menurut kami yang terpenting adalah kita harus saling berkolaborasi bagaimana infrastruktur konektivitas dapat mendukung semua orang untuk beraktivitas atau bekerja melalui internet. Sehingga kami berharap kolaborasi melalui ITF ini dapat terus berlanjut. Tidak hanya berhenti di kegiatan G20,” pungkas Arif.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.