Perppu Ciptaker Genjot Investasi, Ekonom: Optimalkan Sektor Strategis

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengatakan, target investasi senilai Rp 1.400 triliun terlalu tinggi. Lembaganya memproyeksikan, realistisnya akan ada di angka Rp 1.300 triliun.

“Terlalu tinggi, saya kira memang tahun ini Rp 1.200 triliun atau Rp 1.300 triliun,” tegas Tauhid, Selasa (10/1).

Dia mengatakan, investasi yang sudah masuk ke Indonesia jumlahnya sudah besar. Menurut catatan BKPM, pada tahun 2022 sudah masuk investasi senilai hampir Rp 900 triliun ke Indonesia. Ini sebelum ada Perppu Cipta Kerja (Ciptaker).

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Pemerintah tengah mengatur budget defisit tahun 2023 kurang dari 3 persen dengan mengandalkan investasi yang ditargetkan mencapai Rp 1.400 triliun pada tahun 2023. Maka pemerintah mendorong keluarnya Perppu Cipta Kerja sebagai kepastian hukum bagi investor.

Airlangga mengatakan, Rp 1.400 triliun ini bukan angka yang biasa, karena sebelumnya target APBN untuk investasi itu hanya sekitar Rp 900 triliun.

Baca juga : Minggu Pun, Mahfud Memilih Ngantor

“Dengan demikian, ini dua tantangan yang harus dicapai, tidak mudah. Dan seluruhnya karena pengusaha wait and see terhadap kepastian hukum dan keberlanjutan Undang-Undang Cipta Kerja,” jelas Ketua Umum Partai Golkar ini.

Untuk itu, Tauhid mengatakan, pemerintah harus mendorong investasi di sektor-sektor yang strategis dan positif.

“Investasi industri harus ditingkatkan, misalnya pemerintah mau mengarahkan katakan hilirisasi di nikel bauksit, dan sebagainya, itu yang harus dikejar,” jelas dia.

Kemudian ke industri yang terdampak pelemahan perekonomian global.

Sektor yang juga menarik adalah sektor makanan dan minuman yang memiliki pangsa pasar besar dan pertumbuhannya selalu positif.

Baca juga : Perppu Cipta Kerja Terbit, Pengamat Anjurkan Pemerintah Perkuat Sosialisasi

Selanjutnya, sektor logistik. “Ini berkembang pesat karena sekarang penggunaan digital memperbesar logistik kita jauh lebih tinggi,” ungkap Tauhid.

Ekonom senior Hendri Saparini mengaku belum mengkaji Perppu Cipta Kerja secara utuh. Kendati demikian, Hendri menilai, alasan untuk menciptakan lapangan kerja dengan perppu tersebut patut ditinjau ulang.

"Upaya mendorong penciptaan lapangan kerja memang perlu. Tapi apakah Perppu ini akan menjadi jawaban yang akan dengan cepat menciptakan lapangan kerja? Rasanya belum," tegasnya.

Pendiri CORE Indonesia itu juga menyatakan, masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk membuka lapangan kerja tanpa harus melibatkan penerbitan perppu.

Menurutnya, ada cara-cara jangka pendek yang bisa dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja tanpa Perppu, khususnya di sektor padat karya.

Baca juga : Perppu Cipta Kerja Didesain Untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi

“Asal pemerintah mau membuat kebijakan afirmatif dan komprehensif seperti perdagangan, industri, fiskal, sehingga akan memberikan iklim investasi menengah kecil yang luas," tambahnya.

Kendati demikian, Perppu tersebut juga tidak bisa dibilang tidak mampu berperan dalam masuknya investasi ke Indonesia. Pasalnya, Perppu Ciptaker juga memuat beberapa aturan yang memudahkan beberapa sektor investasi.

Hendri menggarisbawahi keberadaan perppu itu sepatutnya tidak menimbulkan masalah baru. "Jangan sampai aturan baru menciptakan masalah baru," pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.