Turun Rp 66 T, Utang Luar Negeri RI Februari Tinggal Rp 5.870 T

RM.id  Rakyat Merdeka - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir Februari 2023 tercatat sebesar 400,1 miliar dolar AS atau Rp 5.870 triliun. Sementara pada Januari 2023 utang luar negeri 404,6 miliar dolar AS atau Rp 5.936 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan, penurunan disebabkan oleh turunnya ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta. “Secara tahunan, posisi ULN Februari 2023 mengalami kontraksi sebesar 3,7 persen (yoy), lebih dalam daripada kontraksi 2,0 persen (yoy) pada bulan sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/4).

ULN pemerintah mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada Februari 2023 tercatat 192,3 miliar dolar AS atau Rp 2.822 triliun, lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 194,3 miliar dolar AS atau Rp 2.851 triliun. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari 2,5 persen (yoy) pada Januari 2023 menjadi 4,4 persen (yoy) pada Februari 2023. 

Baca juga : Naik Rp 73 T, Cadev RI Maret Tembus Rp 2.165 T

Perkembangan tersebut didorong oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. 

Menurut Erwin, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Dukungan tersebut mencakup, antara lain, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,2 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10,4 persen). 

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” ujarnya.

Baca juga : Jumlah Uang Beredar Februari Tembus Rp 8.300 T

ULN swasta juga turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada Februari 2023 sebesar 198,6 miliar dolar AS atau Rp 2.914 triliun, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 201,0 miliar dolar AS atau Rp 2.950 triliun. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari sebesar 1,7 persen (yoy) pada Januari 2023 menjadi 3,4 persen (yoy) pada Februari 2023. 

Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 6,2 persen (yoy) dan 2,7 persen (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 78,2 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4 persen terhadap total ULN swasta. 

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” katanya.

Baca juga : Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.225,3 T Per Januari 2023

ULN Indonesia pada Februari 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,9 persen, sedikit menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,3 persen. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN jangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,6 persen dari total ULN. 

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.