Januari? Nggak Ada... Februari? Nggak Tahu...

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu reshuffle menggelinding lagi. Lalu, kapan Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet? Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan tidak bulan ini. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tetap nyantai setiap ditanya isu yang mengancam posisinya itu.

"Sekarang bulan apa? Enggak ada, enggak ada (reshuffle di Januari ini). Februari? Ya, enggak tahulah," jawab Pratikno, saat ditanya soal reshuffle, usai rapat kabinet, di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Pratikno membeberkan, Presiden Jokowi belum berbicara ihwal rencana reshuffle. Termasuk dugaan bakal dilakukan pada Rabu, 1 Februari 2023. Mengingat, berdasarkan tanggalan Jawa, awal Februari itu adalah tanggal 10 Pon.

Meski demikian, Pratikno memastikan kabinet berjalan baik di tengah isu reshuffle. "Kinerjanya bagus itu. Evaluasi APBN 2022 juga sangat bagus. Banyak sekali, seperti yang disampaikan Pak Presiden, banyak sekali capaian positif," katanya.

Tak puas dengan jawaban Pratikno, wartawan lantas menanyakan hal yang sama kepada Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang juga hadir dalam rapat kebinet. Sayangnya, kader banteng itu juga tak mengetahuinya.

Baca juga : Jokowi Diyakini Tak Akan Undang Paloh

"Saya nggak tahu kalau ada yang bocor. Saya bagian nyimpen yang nggak bocor. Pokoknya saya nyimpen yang nggak bocor. Habis kamu tanya bocorannya. Saya nyimpen yang nggak bocor," jawab Pramono saat dimintai bocorannya kapan reshuffle.

Seperti diketahui, isu reshuffle berhembus kencang pasca Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hembusan semakin kencang, lantaran sejumlah elit PDIP meminta Jokowi mengevaluasi menteri asal NasDem: Ada 3 menteri NasDem di kabinet, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menkominfo Johnny G Plate.

Jokowi juga beberapa kali menyebut reshuffle akan segera dilakukan. "Besok. Ya besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa bisa Rabu," seloroh Jokowi, sambil tertawa kecil, saat mengunjungi Blok Rokan di Dumai, Riau, Kamis (5/1).

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengirimkan sinyal perombakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Sejumlah elit parpol bergiliran dipanggil ke Istana. Mulai dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Pelaksana tugas Ketua Umum PPP Mardiono, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Mentan Pasrah

Baca juga : Tak Ikut Cawe-cawe, Kiai Ma'ruf Tahu Diri

Kembali ditanya soal reshuffle, Mentan Syahrul pasrah. "Jabatan itu kan ada yang punya kompetensi kan, itu hak prerogatif. Sudah, kita kerja saja maksimal, siang malam,” ujarnya, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Syahrul menepis kabar kinerja pertanian memburuk, sehingga Pemerintah terpaksa melakukan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional. "Apapun, kalian harus pakai data. Produktivitas dan lain-lain harus pakai data. Datanya dari BPS, itu perintah Undang-undang, kalau kau enggak percaya data mau percaya apa," tegasnya.

Ditanya soal desakan untuk mundur oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Syahrul hanya menggelengkan kepalanya. "Aku ndak mau jawab kalau itu," tutup Syahrul.

Meski begitu, Syahrul mengaku, tetap berhubungan baik dengan Djarot. Menurut dia, komunikasinya dengan Djarot sangat baik.

Syahrul mengakui kedekatannya dengan Djarot telah terjalin sejak menjabat sabagai Gubernur Sulawesi Selatan. “Aku peluk-pelukan sama Djarot. Djarot itu teman adik-adik saya. waktu saya masih Gubernur,” katanya.

Baca juga : Ditanya Soal Reshuffle, Jokowi Bilang Tunggu 3 Kali

Lalu apa kata NasDem soal reshuffle? Sekretaris Jenderal NasDem, Johnny G Plate menegaskan, hak prerogatif Presiden bersifat absolut atau mutlak terkait reshuffle. Sehingga tidak ada kewajiban bagi Presiden untuk berdiskusi dengan partai politik pengusung.

"Apabila Presiden ingin berdiskusi, apakah itu dengan masukan-masukan dari staf, dari KSP, atau berdiskusi dengan pimpinan partai koalisi, itu opsinya ada pada Presiden. Konstitusi tidak mengatur sama sekali, hak prerogatif itu betul-betul absolut prerogatif Presiden, makanya disebut prerogatif karena itu absolut," jelasnya.

Plate menegaskan, NasDem menghormati konstitusi dan menghormati hak prerogatif Presiden. Menurutnya, diskusi-diskusi yang berlaku atau sedang hangat di ruang publik harus dibedakan mana yang merupakan pendapat orang pribadi, mana yang mewakili institusi partai politik, dan mana yang merupakan teoritik akademik. Ia juga menekankan partainya sebagai bagian dari koalisi tetap solid bersama Jokowi.

Plate juga menegaskan, pertemuan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di London tidak membicarakan isu reshuffle kabinet. Plate menegaskan, pembicaraan mengenai reshuffle kabinet merupakan wewenang Presiden bukan menteri-menterinya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.