Pengadaan Barang/Jasa Secara Digital Tekan Potensi Kecurangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menargetkan transaksi belanja negara dapat mencapai angka Rp 500 triliun pada 2023 ini.

Dengan kebijakan yang lebih pro ke Usaha Mikro Kecil (UMK), atau setidaknya 40 persen anggaran negara dibelanjakan melalui UMK dan koperasi

Baca juga : Bangsa Maju Andalkan Literasi, Bukan SDA

Selain itu pro pemerataan ekonomi, transaksi belanja terintegrasi dan dilakukan secara digital, serta mudah diakses pengusaha atau penyedia di seluruh Indonesia.

Hal ini mengemuka dalam diskusi hibrida bertajuk; Potensi Fraud Pada E-purchasing dan Mitigasi eisikonya, di Jakarta, Rabu ( 24/5).

Baca juga : KSP, Lemhanas, dan Wantannas Teken MoU Atasi Isu-isu Strategis

Diskusi ini merupakan bagian dari program Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Stranas PK, Pahala Nainggolan menyampaikan, Stranas PK telah merancang serangkaian rencana aksi, salah satunya adalah perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah.

Baca juga : Indonesia Dan Iran Jalin Kerja Sama Jaminan Produk Halal 

Dalam hal ini ditunjuklah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membangun deteksi fraud e-purchasing.

Dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia, kurang lebih 50 persen terkait pengadaan barang/ jasa, Stranas PK ingin mengedepankan solusi digitalisasi pengadaan barang/ jasa untuk mengurangi atau mengatasi hal tersebut.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.