Pakar Pertanian Jempolin Kebijakan Pangan Dan Pertanian Di Era Jokowi

RM.id  Rakyat Merdeka - Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi di bidang pangan dan pertanian.

Mangku menilai, pemerintah sudah berusaha optimal untuk memanfaatkan lahan. Demi menjaga pasokan pangan dalam negeri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, terkait permintaan yang selalu meningkat seiring populasi yang terus bertambah. Di sisi lain, ketersediaan lahan menjadi tantangan produksi utama di Indonesia.

"Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa," kata Mangku dalam wawancaranya dengan Media Center Indonesia Maju.

Mangku menambahkan, program-program tersebut memang tidak bisa langsung dilihat manfaatnya. Namun, dari sisi mitigasi sudah bagus. Kebijakan stabilisasi stok dan harga juga sudah bagus.

Lahan Rawa

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan, kontribusi lahan rawa terhadap pangan nasional masih sangat rendah.

Baca juga : Prabowo Sebut Pertanian Sangat Vital: Tanpa Pangan Tidak Ada Negara

Diperkirakan, hanya 5 persen dari sekitar 34,12 juta hektare yang sudah dimanfaatkan. Artinya, masih sangat potensial untuk ditingkatkan.

Food Estate 

Mangku berpendapat, manfaat food estate tidak bisa dirasakan dalam waktu dekat. Butuh waktu sedikitnya 3 tahun, jika infrastrukturnya sudah baik.

Jika membangunnya dari awal, butuh waktu 5 tahun untuk dirasakan manfaatnya.

Namun, upaya merealisasikan lumbung pangan merupakan suatu keharusan bagi kebutuhan pangan jangka panjang Indonesia.

“Apa pun upaya harus dilakukan, kalau kita masih ingin Indonesia ini ada. Oleh karena itu, kita harus pisahkan fungsi food estate dengan pertanian rakyat. Yang satu fokus pada stok nasional atau cadangan, dan satu lagi market based,” jelas Mangku.

Dalam wawancara terpisah dengan Media Center Indonesia Maju, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal memaparkan, untuk menjaga ketersediaan pangan jangka pendek dan menahan inflasi, impor pangan dari luar negeri bisa menjadi solusi.

Baca juga : BNPT: Perlu Penyesuaian Kelembagaan Untuk Perkuat Pencegahan Dan Deradikalisasi

“Kalau fokusnya menjaga inflasi di sisi konsumen, impor adalah solusinya. Itu lebih punya efek besar, dibanding mobilisasi produk pertanian dalam negeri yang tersebar. Produsen beras yang terpisah dan persoalan logistik, bisa menjadikan masalah lebih kompleks. Sehingga, impor bisa jadi solusi jangka pendek,” terang Faisal.

Kebijakan Pangan

Mangku yang merupakan Guru Besar Sosiologi Pertanian itu mengusulkan sejumlah hal, agar Presiden Jokowi mengakhiri masa kepemimpinannya dengan kebijakan pertanian yang baik.

Pertama, pemerintah didorong untuk mengumumkan kemampuan negara soal bantuan pupuk. Agar kelompok tani bisa membuat perencanaan dalam beberapa tahun ke depan.

"Apakah negara hanya sanggup 10-20 persen atau berapa pun itu, harus dijelaskan tiap tahun. Berapa kuota yang diberikan untuk petani, setelahnya pemerintah membuat perencanaan lewat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK). Jadi, konsepnya seperti pagu yang diberikan ke petani," beber Mangku.

Menurutnya, RDKK harus dibuat maju setahun, sehingga ada persiapan yang bagus dari petani dan perusahaan pupuk.

Mengenai permodalan, dia mengusulkan petani mendapat bantuan dana dengan sistem investasi, bukan pinjaman.

Baca juga : Jokowi Jempolin Progres Pembangunan Training Center PSSI Di IKN

Mangku berpendapat, bantuan sosial kepada kelompok tani juga masih diperlukan. Kalau bisa, jumlahnya ditambah.

“Bantuan langsung tunai (BLT) harus ada dan diperbanyak. Khususnya untuk kelompok miskin ekstrem, community based social support untuk komunitas pedesaan,” usulnya.

Di masa depan, jika kebijakan food estate telah berhasil, kesejahteraan dan bantuan permodalan sudah menjangkau banyak petani, pertanian menjadi salah satu sektor hilirisasi andalan Indonesia.

“Ini yang kita harus serius. Industri pangan harus kita support. Jika food estate jalan, maka pasokan bahan baku juga bagus. Korporasi tani juga bisa mengagregasi produk petani kecil, agar fit dengan kebutuhan industri,” tutur Mangku.

"Untuk food estate, jika stok pangan sudah harus dikeluarkan maka industri menyerap. Jika polanya sudah established, industri juga akan terjamin pasokan bahan bakunya,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.