Dark/Light Mode

Genjot Ekonomi Syariah, Pemerintah Perkuat Infrastruktur Dan Ekosistem

Selasa, 3 September 2024 14:55 WIB
Wapres KH Ma’ruf Amin membuka seminar  “Sharia Economy and Finance: Policies for the Prabowo Government” di Jakarta, Selasa (3/9/2024). (Foto: Ist)
Wapres KH Ma’ruf Amin membuka seminar “Sharia Economy and Finance: Policies for the Prabowo Government” di Jakarta, Selasa (3/9/2024). (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wapres KH Ma’ruf Amin mengatakan, ekonomi syariah di Indonesia terus menguat. Pemerintah pun akan terus mengembangkan ekonomi syariah melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem. 

Hal tersebut dikatakan Wapres saat membuka seminar “Sharia Economy and Finance: Policies for the Prabowo Government” di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Menurut Wapres, keuangan syariah di Indonesia dimulai dari berdirinya lembaga perbankan syariah pada awal 1990-an. Dalam 5 tahun terakhir peringkat ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di tingkat global terus meningkat dari posisi ke 10 naik ke posisi ke 3.

Indonesia juga berhasil mempertahankan posisi kedua dari sektor makanan halal, dan posisi ketiga dari sektor design muslim. Bahkan pada 2024 Indonesia berhasil meraih peringkat 1 pada global muslim travel index.

Perkembangan ekonomi syariah yang pesat terlihat dari semangkin bervariasinya produk-produk keuangan berbasis syariah yang dapat dinikmati masyarakat seperti asuransi, obligasi syariah bahkan pembiayaan usaha ber basis syariah

Baca juga : Pemerintah Kebut Proyek IKN

Perkembangan ekonomi keuangan syariah juga ditandai dengan meningkatnya asset dan sertifikasi lembaga keuangan syariah, asset pasar modal syariah pun mencapai hampir 20 persen dari total asset pasar modal nasional.

Ke depan pemerintah harus terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2024-2025 dan RPJMN 2025-2029 sebagai program utama pada tranformasi ekonomi berbasis produktivitas.

Pada 2030 kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB Nasional diperkirakan mencapai 10 miliar dolar AS (Rp 154,2 triliun) atau setara dengan 1,5 persen PDB nasional. Selain itu ekonomi syariah di masa depan akan semakin kencang seiring perkembangan digitalisasi dan selaras dengan konsep ekonomi hijau yang mengutamakan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Saat ini, kata Wapres, Indonesia mempunyai visi besar untuk menjadi pemain utama ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global. Tentunya juga akan diikuti berbagai tantangan. Namun secara umum masih rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah menjadi tantangan. 

Selain itu, ekonomi syariah masih menghadapi belum memadainya kerangka regulasi, minimnya insentif bagi pelaku industri halal dan kewirausahaan syariah dengan masih belum optimalnya integrasi dan sinergi industri halal, keuangan syariah dan dana sosial masyarakat. Padahal potensi dana sosial syariah sungguh besar, zakat saja mencapai Rp 270 triliun per tahun, wakaf Rp 180 triliun.

Baca juga : Menhan Perkuat Kerja Sama Militer

Ke depan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan difokuskan pada upaya mensinergikan 4 pilar utama dan ditopang penguatan regulasi dan kelembagaan, inovasiiptek dan digitalisasi dan peningkatan literasi. Tentunya dibutuhkan dukungan semua pihak. 

Seminar ini juga akan meresmikan center for syaria economy INDEF, yang akan menjadi wadah bagi ekonom-ekonom handal dalam menyajikan kajian dan rekomendasi terhadap masa depan ekonomi syariah di tanah air. 

Sementara, Peneliti Senior INDEF, Prof Didik J Rachbini mengatakan, aset perbankan ekonomi syariah mencapai Rp 840 triliun, dalam waktu dekat bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Aset tersebut masih bisa berkembang dan cukup besar untuk bisa berbuat sesuatu. Instrumen-instrumen yang paling penting dalam ekonomi syariah adalah perbankan, produkhalal, tourisme dan seterusnya.

“Misalnya, jika hotel halal ramah syariah, makajika ada bapak-bapak menginap di hotel syariah maka para istri di rumah akan tenang. Tetapi, yang juga penting bukan hanya instrument technical bisnis manajemen, tapi instrument kebijakan politik ekonomi,” ujarnya.

Menurut dia, di Indonesia tingkat kesenjangan luar biasa dari kepemilikan tanah dan asset. Pemilik tanah dan yang mengakumulasi tanah sangat besar. “Maka mengapa tidak ekonomi syariah itu bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut,” ujarnya.

Baca juga : Pemerintah Kurangi Beban Kocek Negara

 

 

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.