Pemerintah Tancap Gas

 Sebelumnya 
“Kalau impor pun, sedikit. Kita saat ini kerja keras mencapai itu,” imbuhnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penuh penguatan penyuluhan pertanian.

“Dengan adanya penguatan, diharapkan penyuluh pertanian dapat bekerja optimal mewujudkan swasembada pangan,” kata Rini di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurutnya, untuk memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian di daerah dan dalam penguatan tata kelola penyuluhan pertanian, maka dapat disusun Rancangan Perpres tentang Urusan Pemerintahan Tambahan Sub Urusan Penyuluhan Pertanian.

Baca juga : 470.102 Pekerja Di DKI Belum Terlindungi BPJS

Penguatan bagi penyuluh pertanian ini perlu dilakukan karena dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum mengatur sub urusan penyuluhan pertanian pada urusan Pemerintahan bidang pertanian.

Usulan penyusunan Rancangan Perpres tentang Urusan Pemerintahan Tambahan Sub Urusan Penyuluhan Pertanian tersebut, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini selaras dengan pengaturan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan akan menjadi kesatuan sebagai lampiran dari Undang-Undang tersebut.

Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, target swasembada pangan dalam waktu singkat bisa terwujud. Asalkan komponen utama pertanian, seperti pupuk, benih, air, tenaga kerja hingga modal petani, bisa terpenuhi dengan baik.

Baca juga : The Citizens Diprediksi Remuk

Selama ini kata dia, intervensi hanya dilakukan Pemerintah untuk benih, pupuk dan infrastruktur pengairan. Sementara variabel lain cenderung terabaikan.

“Jika ingin swasembada pangan dalam waktu singkat, komponen lainnya, seperti tenaga tani, modal, teknologi dan luas lahan juga harus mendukung,” kata Said kepada Rakyat Merdeka, Jumat (29/11/2024).

Selain hal di atas, lanjut Said, dalam kajian KRKP pada 2021, setidaknya ada lima hal yang harus diinvestasikan oleh Pemerintah untuk mempercepat swasembada pangan.

Pertama, investasi pada infrastruktur. Kedua, investasi pada riset dan development. Ketiga, inovasi agar petani menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan hasil tanam.

Baca juga : Megatron-Bukilic Menggila

Keempat, pendamping untuk peningkatan kapasitas petani. Kelima, penataan pasar yang menguntungkan petani.

Semua itu harus dikerjakan dalam satu tujuan yang sama. Tidak hanya Pemerintah, juga petani, pihak swasta maupun penggerak petani/masyarakat sipil.

“Di sinilah letak koordinasi dan kesamaan gerak langkah diperlukan untuk mencapai swasembada pangan,” ujar Said. NOV

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 7, edisi Minggu, 1 Desember 2024 dengan judul "Target Swasembada Pangan Dipercepat Jadi 2027, Pemerintah Tancap Gas"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.