Peneliti INDEF: Ekosistem Syariah Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Peneliti Center of Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Hakam Naja memaparkan, sejumlah tantangan besar yang akan dihadapi perekonomian global dan Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Meski begitu, peluang pertumbuhan tetap ada, terutama melalui sektor ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM, dan digitalisasi keuangan.

“Perekonomian ke depan akan menghadapi tantangan yang tidak mudah, karena pertumbuhan akan cukup menghadapi tekanan berat baik di negara-negara berkembang maupun maju,” ungkap Hakam dalam diskusi “Outlook Ekonomi Syariah 2025: Kontribusi Ekonomi Syariah untuk Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen” di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Pertumbuhan ekonomi global melambat, dari 3,5 persen pada 2022 menjadi 3,3 persen pada 2023, akibat kebijakan moneter yang ketat untuk mengendalikan inflasi. Berdasarkan laporan OIC-SESRIC 2024, inflasi global menurun dari 8,7 persen pada 2022 menjadi 6,7 persen pada 2023, dan diproyeksikan terus melambat hingga 5,9 persen pada 2024.

Namun, konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel di Gaza turut memberikan dampak negatif pada stabilitas ekonomi global. Ketidakpastian ini juga diperburuk oleh kerentanan sektor keuangan di beberapa negara.

Hakam menyoroti bahwa perdagangan barang dan jasa internasional terus tumbuh, meski melambat. Pada 2021, perdagangan tumbuh 11 persen, tetapi hanya meningkat 0,8 persen pada 2023. Proyeksi menunjukkan pertumbuhan volume perdagangan sebesar 3,1 persen pada 2024 dan 3,4 persen pada 2025.

Baca juga : Prof Didik: Industri Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), rata-rata pertumbuhan PDB riil mencapai 4,3 persen dari 2013 hingga 2025. Namun, Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dalam indeks ekonomi syariah, dengan skor yang hampir sepertiga lebih rendah pada indikator Islamic finance, halal food, modest fashion, dan lainnya.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar (245 juta), Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi syariah. Namun, aset perbankan syariah Indonesia pada 2024 baru mencapai Rp 918,93 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan Malaysia yang mencapai Rp 4.226,81 triliun.

“Ekosistem ekonomi syariah harus terus dikembangkan. Sinergi antara sektor keuangan syariah dan industri halal menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujar Hakam.

Dalam konteks perbankan syariah, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 mendorong spin-off unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS) paling lambat 2026. Sejumlah bank, seperti UUS BTN dengan aset Rp 55,54 triliun dan UUS CIMB Niaga dengan aset Rp 65,99 triliun, diharapkan segera memenuhi ketentuan ini. Selain itu, merger dan konversi bank daerah ke bank syariah, seperti Bank Aceh dan Bank NTB, berkontribusi pada pertumbuhan sektor ini.

UMKM, yang mencakup 99 persen dari total unit usaha di Indonesia, menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang 60,51 persen terhadap PDB. Namun, pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM masih rendah, hanya 17,7 persen dari total pembiayaan pada September 2024.

Baca juga : Industri Petrokimia RI Bisa Topang Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Ini Syaratnya

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, porsi pembiayaan UMKM harus ditingkatkan hingga 30 persen pada 2025. UMKM adalah motor penggerak utama yang tidak boleh diabaikan,” tegas Hakam.

Hakam juga menyoroti pentingnya hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Salah satu inovasi yang diusulkan adalah pendirian Bank Emas (Bullion Bank) untuk mendukung industri berbasis sumber daya alam.

Selain itu, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam ekonomi syariah dianggap sejalan dengan maqashid syariah. “ESG dapat menjadi kekuatan besar untuk mempercepat pertumbuhan sektor keuangan syariah,” katanya.

Digitalisasi menjadi prioritas dalam mengembangkan inklusi keuangan syariah, terutama untuk generasi Milenial dan Gen Z. Meski demikian, Hakam mengingatkan bahwa aspek keamanan digital harus lebih diperhatikan untuk mencegah risiko kejahatan siber.

Tantangan lainnya termasuk kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. yang diperkirakan akan menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan inflasi domestik.

Baca juga : INDEF: Ekosistem Hilirisasi Tembaga Indonesia Punya Nilai Strategis

Meski berbagai tantangan membayangi, Hakam optimistis bahwa dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi syariah, hilirisasi, dan pemberdayaan UMKM untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028.

“Dengan populasi Muslim yang besar dan ekosistem ekonomi syariah yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat ekonomi syariah dunia,” tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.