Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Kejar Target Pertumbuhan 5,2 Persen
Pemerintah Siapkan Jurus Kerek Ekonomi
Minggu, 9 Februari 2025 07:10 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 tercatat 5,03 persen, sedikit di bawah target 5,2 persen yang dicanangkan Pemerintah. Meski demikian, ekonomi Indonesia tetap lebih baik dibandingkan sejumlah negara ASEAN hingga Arab Saudi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kinerja ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian global.
Pada kuartal IV-2024, ekonomi nasional tumbuh 5,02 persen (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan Singapura (4,3 persen), Arab Saudi (4,4 persen) dan Malaysia (4,8 persen).
“Stabilitas ekonomi Indonesia didukung inflasi yang rendah dan terkendali, serta rasio utang yang masih di bawah 40 persen. Ini mencerminkan kebijakan fiskal yang hati-hati dan ruang yang cukup untuk berinvestasi,” ujar Airlangga dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (5/2/2025).
Berdasarkan data, inflasi pada Desember 2024 tercatat 1,57 persen (yoy), berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Sedangkan rasio utang Pemerintah sebesar 38,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih dalam batas aman.
Baca juga : BUMN All Out Realisasikan Program Prioritas Pemerintah
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada 2025, Airlangga menyebut Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi. Program-program ini bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah akan meluncurkan beberapa stimulus mulai kuartal I-2025, seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, stabilitas harga pangan hingga program Harbolnas untuk menyambut Idul Fitri,” ungkapnya.
Selain itu, berbagai insentif yang sedang berjalan, seperti bantuan pangan beras dan diskon tarif listrik 50 persen untuk Januari-Februari, diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu faktor penggerak daya beli masyarakat.
Tak hanya itu, Pemerintah akan memperpanjang insentif pajak seperti PPN ditanggung Pemerintah untuk pembelian properti dan kendaraan listrik, PPh DTP bagi sektor padat karya dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan.
Baca juga : Transjakarta Dikenakan Sanksi Denda Rp 3,2 M
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan meski pertumbuhan ekonomi 2024 tidak mencapai target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 5,2 persen, ekonomi Indonesia tetap stabil berkat peran strategis APBN sebagai alat pengendali (shock absorber).
“2024 bukan tahun yang mudah, tetapi berkat kerja keras dan sinergi yang solid, kita berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi,” ujar Sri Mulyani.
Untuk 2025, Pemerintah akan terus memperkuat fundamental ekonomi melalui transformasi struktural, ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, hilirisasi industri dan peningkatan investasi.
“Pemerintah akan mengoptimalkan koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan agar dampaknya lebih terasa bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2025 berpotensi lebih rendah dari 2024.
Baca juga : Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, Dirjen Anggaran Kemenkeu Ditahan Kejaksaan Agung
“Kami memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh di kisaran 4,7 persen hingga 4,9 persen. Ini dipengaruhi faktor global, seperti kebijakan Presiden AS Donald Trump yang dapat mengganggu perdagangan dunia, penurunan harga komoditas serta pengurangan belanja pemerintah,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, Jumat (7/2/2025).
Namun, menurutnya, jika kebijakan Pemerintah tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen bisa dicapai.
“Insentif yang tidak efektif harus diganti agar daya dorong ekonomi masyarakat lebih kuat. Hilirisasi industri juga harus dibarengi dengan peningkatan sektor padat karya agar serapan tenaga kerja meningkat dan daya beli tetap terjaga,” tutupnya. [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya