Dukung Indonesia Emas 2045, Industri Galangan Kapal Harap Dapat Insentif

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelaku usaha meminta Pemerintah mendukung penuh pengembangan industri kapal supaya mampu bersaya saing.

Insentif berupa pembebasan bea masuk dan pajak bagi industri harus dilakukan, supaya industri kapal dalam negeri bisa berdaya saing.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan, sektor maritim harus punya kemandirian terutama untuk industri galangan kapal.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah membebaskan bea masuk dan pajak bagi industri.

Selain itu, menurutnya diperlukan insentif bagi industri perkapalan, sehingga membuat pelaku terpacu untuk membangun kapal di dalam negeri.

"Mobil listrik saja dikasih insentif. Motor listrik Rp 7 juta per unit. Kapal juga begitu harusnya," kata Antoni.

Kemudian penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam operasional kapal untuk mendukung rencana mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Untuk itu, perlu kebijakan sertifikasi efisiensi energi untuk industri pelayaran.

"Kita juga dorong ke pelabuhan, meningkatkan plak yang efektif tidak memakai generator lagi. Tapi ini masih kurang banyak," tuturnya. 

Baca juga : Kao Indonesia Komit Wujudkan Gaya Hidup Kirei untuk Masyarakat Indonesia

Pembangunan kapal dan pencapaian NZE dari sektor maritim pun, menurutnya, harus keluar dari kebiasaan.

Antoni mencontohkan, industri kapal di Jepang yang sudah mulai fokus pada penggunaan hidrogen, berbeda dengan Indonesia yang baru menggunakan biodiesel.

Menurutnya, ada beberapa perusahaan pelayaran yang mulai membangun kapal dengan mesin induk elektrik, bukan lagi berbasis bahan combustion engine.

"Kita sendiri belum, masih pakai minyak bumi. Ketika ke EBT tidak pakai minyak bumi, negara kita apa yang paling bagus dan sesuai," bebernya. 

Antoni juga menyebut, masalah kepastian hukum dan tingginya biaya menjadi alasan pengusaha Indonesia lebih memilih membangun kapal di luar negeri.

Selain itu, menurutnya, ekosistem maritim di tanah air masih belum terbentuk dengan baik, sehingga industri pun menjadi kurang efisien.

"Pengusaha kita lebih senang membangun kapal di luar negeri, dibandingkan di dalam negeri. Faktanya kepastian tidak jelas, dan biaya mahal," kata Antoni.

Untuk membangun sektor maritim, dibutuhkan dukungan regulasi yang jelas, kepastian hukum, hingga kemudahan usaha.

Baca juga : Indonesia Economic Summit 2025, Aksi Nyata Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Dengan begitu, industri galangan kapal bisa lebih efisien saat membangun kapal di dalam negeri. Harapannya, sektor maritim bisa mendukung pemerintahan menjelang Indonesia emas 2045.

Antoni menambahkan, saat ini pelaku usaha memilih untuk membeli kapal di luar negeri karena kurangnya kepastian hukum dan berusaha.

Akibatnya, industri galangan kapal tanah air pun meredup, dia mencontohkan, ada 8 usaha galangan kapal di Batam yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing.

Pada acara sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, mengapa industri galangan kapal di Amerika Serikat (AS) bisa sukses dan maju.

Salah satu alasannya karena regulasi ketat yang mengharuskan pelaku usaha wajib menggunakan kapal buatan AS.

"Negara seperti AS memberlakukan peraturan yang ketat bagi kapal yang angkut barang dalam negeri asas yang lebih ketat, kapal juga harus dibuat di Amerika," kata Carmelita, di Indonesia Maritime Talk 2025, di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, supaya industri galangan kapal Indonesia bisa maju dan sukses seperti AS ada beberapa cara yang bisa dilakukan.

Misalnya, menyiapkan regulasi yang menguntungkan industri galangan kapal hingga dukungan kebijakan fiskal.

Baca juga : Menperin: Aksi Premanisme Di Kawasan Industri Bisa Hambat Investasi

Apalagi, kata dia, masih banyak bahan baku produksi kapal yang masih impor seperti logam yang rawan dengan tekanan nilai tukar kurs.

Sementara beberapa bahan baku yang bisa diproduksi di dalam negeri seperti baja harganya belum kompetitif.

"Presiden Prabowo Subianto menginginkan peran swasta dikedepankan tapi tentunya harus dapat dukungan pemerintah dan stakeholder dengan cara yang benar," kata Carmelita yang juga Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini.

Lantas bagaimana dengan kondisi Indonesia?

Menurut Carmelita regulasi pelayaran di Indonesia masih fleksibel. Pelaku usaha masih bebas membeli kapal-kapal yang dibangun oleh industri kapal luar negeri.

"Sementara kita masih lebih fleksibel tapi Pemerintah kita harus terus mendorong pembangunan kapal agar industri kita lebih berdaya saing," jelasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.