SP PLN Apresiasi Sikap Presiden Prabowo Tolak Skema Power Wheeling

RM.id  Rakyat Merdeka - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (SP PLN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas penolakannya terhadap skema power wheeling.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum DPP SP PLN, M. Abrar Ali, merujuk pada pernyataan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2).

"Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas penolakan skema power wheeling sebagaimana disampaikan Pak Hashim sebagai Utusan Khusus Presiden. Ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap keberlanjutan fungsi PLN sebagai penyedia listrik bagi masyarakat," ujar Abrar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/2).

Abrar menegaskan bahwa skema power wheeling berpotensi menggerus peran PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab atas kelistrikan nasional.

Menurutnya, negara harus mempertahankan PLN sebagai pengendali utama listrik di Indonesia.

Baca juga : Diresmikan Presiden Prabowo, BSI Jadi Bank Emas Pertama Di Indonesia

"Kami sangat sepakat dengan pemikiran Pak Hashim bahwa PLN harus tetap menjadi pengendali listrik di Indonesia. Kami juga mendukung komitmen pemerintah untuk mengembangkan tenaga listrik hingga 107 GW dalam 15 tahun ke depan, dengan 75 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan 4,3 GW dari nuklir. Namun, PLN harus tetap sebagai pengendali utama kelistrikan nasional," tegas Abrar.

SP PLN menilai, skema power wheeling merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Jika diterapkan, skema ini akan membuka peluang bagi pihak swasta untuk memproduksi dan menjual listrik langsung kepada masyarakat, yang berpotensi melemahkan kontrol negara dalam penyediaan listrik.

Dampaknya, harga listrik bisa ditentukan oleh mekanisme pasar, yang dikhawatirkan akan merugikan masyarakat.

Lebih lanjut, Abrar mendesak agar skema power wheeling dihapus dari Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET).

Menurutnya, skema ini lebih banyak mendatangkan mudharat dibanding manfaat bagi negara dan masyarakat.

Baca juga : Penuhi Undangan Presiden Bulgaria, Dubes Iwan Mantapkan Kerja Sama Berbasis Teknologi

"Sikap yang bijak dan patriotik adalah dengan menghapus skema power wheeling dari RUU EBET, sehingga tidak lagi menjadi perdebatan di DPR. Kami menegaskan bahwa SP PLN akan terus bersuara menolak skema ini karena bertentangan dengan Pancasila, norma hukum, dan konstitusi yang berlaku," tandasnya.

Dengan penolakan Presiden Prabowo terhadap power wheeling, SP PLN optimistis bahwa peran PLN sebagai penyedia listrik utama bagi masyarakat tetap terjaga, sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Hasim Djojohadikusumo menegaskan harus ada negara yang menjadi pengendali dari peran PLN.

Maka, pihaknya akan mempertahankan peran PLN sebagai pengendali listrik di Indonesia.

"Kita menyambut baik pihak asing, tapi kalau dibuka (Power Wheeling) saya dengea bisa waste banyak sektor listrik didominasi pihak-pihak yang non Indonesia. Jadi pertimbangan negara tetap pengendali selama Presidennya Prabowo," ungkap Hahsim dikutip di acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Baca juga : Presiden Prabowo Berikan 60 Becak untuk Lansia ke Tiga Daerah di Jatim

Hashim menambahkan, PLN merupakan instrumen dari negara, di mana ia melihat bahwa kredit rating perusahaan setrum pelat merah itu masih bagus.

"So ini Maaf Power Wheeling di tolak negara. Melalui PLN pengendali saya optimis banyak yang mau investasi, kaya Qatar, Abu Dhabi mau Indonesia dianggap sebagai safe haven," tegas dia.

Hasim membocorkan, bahwa banyak konglomerat yang menginginkan skema Power Wheeling itu dibuka.

"So ini, Prabowo putuskan tidak (dibuka). Negara tetap jadi pengendali," tegas Hahsim.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.