LRT Jabodebek Cari Investor Luar Negeri

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melalui divisi LRT Jabodebek (Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi), sedang mencari investor untuk melanjutkan pembangunan jalur LRT Fase 2 agar tersambung hingga ke Bogor.

Excutive Vice President (EVP) LRT Jabodebek Mocha­mad Purnomosidi mengatakan, perpanjangan jalur LRT Fase 2 rencananya dilakukan tahun ini.Namun, pihaknya masih menyu­sun uji kelayakan (Feasibility Study/FS) untuk rute atau jalur LRT dari Harjamukti (Cibu­bur) ke Baranangsiang (Bogor) sepanjang 23 kilometer (km).

Targetnya, FS selesai pada Agustus mendatang dan akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan. Mengingat, pem­bangunan infrastruktur transpor­tasi umum menjadi kewajiban Pemerintah.

“KAI atau kami di LRT se­benarnya hanya operator. Infra­struktur (pembangunan) dibangun oleh Pemerintah. Tapi ketika LRT Jabodebek tahap pertama, KAI yang membangun infrastruktur. Makanya di fase kedua nanti, kami akan cari investor,” terang Purnomosidi.

Hal ini dilakukan karena un­tuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Sekaligus mengikuti arahan Pemerintah agar BUMN bisa mencari creative financing, sehingga tidak hanya mengandalkan pinjaman bank maupun pendanaan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara).

“Kalau biaya pembangunan dibebankan ke PT KAI, tidak akan sanggup menanggungnya,” katanya.

Baca juga : Jelang Ramadan, Harga MinyaKita Masih Tinggi

Sebagai gambaran, Presiden Jokowi pernah menyebutkan, biaya pembangunan LRT men­capai Rp 700 miliar per km.

Saat ini, pihaknya sudah ada pembicaraan dengan sejumlah investor dari berbagai nega­ra yang tertarik menanamkan modalnya dalam proyek LRT Jabodebek fase 2.

“Ada dari beberapa negara, seperti dari UAE (United Arab Emirates), Korea Selatan, Je­pang dan Eropa. Mereka sudah mulai bertanya dan berdiskusi dengan kami terkait kelanjutan dari proyek LRT Jabodebek fase II,” ungkapnya.

Hanya saja, sambung Purno­mosidi, pihaknya belum bisa membeberkan soal besaran anggaran yang dibutuhkan untuk proyek LRT Jabodebek. Namun, bila memperhitungkan jarak yang lebih pendek dibandingkan jalur LRT pada fase pertama yang sepanjang 44 km, maka hitungan kasarnya, biaya yang dibutuhkan pada fase kedua ini akan lebih rendah.

“Ya (anggaran) masih dihi­tung, sambil tunggu FS tadi, baru kami tahu nilai proyeknya. Tapi pasti akan lebih rendah (biayanya),” katanya.

Sejauh ini, pihaknya bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian PPN/Bappenas (Perencanaan Pembangunan Na­sional/Badan Perencanaan Pem­bangunan Nasional) juga masih berdiskusi terkait kelanjutan proyek LRT Jabodebek fase II.

Baca juga : Pemprov Diminta Tambah Armada Dan Perbaiki Layanan

“Ada rencana juga untuk me­nambah jalur Dukuh Atas BNI ke Stasiun Palmerah, Jakarta,” imbuhnya.

Sementara, dalam men­goptimalkan sistem ticketing, pihaknya akan berkolaborasi dengan Visa, agar kartu kredit juga bisa dijadikan sebagai alat pembayaran LRT Jabodebek.

Tak hanya itu, Visa juga beren­cana membeli hak penamaan (naming rights) pada Stasiun LRT Jabodebek Kuningan, Jakarta.

Menurutnya, kerja sama soal hak penamaan stasiun ini juga turut berkontribusi positif ter­hadap pendapatan di luar pen­jualan tiket.

“Selain Visa, ada juga yang mau membeli naming rights ta­hun ini, seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Tabungan Negara (Per­sero) Tbk,” imbuhnya.

Terpisah, pengamat dari Ma­syarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, kelanjutan LRT Ja­bodebek Fase II memang butuh pendanaan dari luar agar tidak membebani keuangan perusa­haan, juga APBN.

Baca juga : Tenis ATP 500 Mexican Open 2025, Petenis Elite Berguguran

“Kalau dapat pendanaan dari investor, tentu lebih baik. Karena kapasitas fiskal Pemerintah ter­batas,” kata Djoko kepada Rakyat Merdeka, Kamis (27/2/2025).

Terlebih, Pemerintah kini me­miliki Badan Pengelola Investasi Danantara yang bisa menjem­batani kebutuhan pendanaan untuk proyek-proyek strategis.

Menurutnya, sektor transportasi perlu didorong untuk menuju cost recovery agar ketergantungan terhadap subsidi dapat diminimalkan. Selain itu, permasalahan kemacetan juga masih menjadi isu utama transportasi di Jakarta dalam beberapa dekade terakhir.

Dia melihat, berbagai lang­kah penanggulangan masalah transportasi Jakarta masih terus dilakukan. Seperti menghadirkan layanan BRT (Bus Rapid Transit) Transjakarta, Non BRT, akomo­dasi angkutan dalam kota (ang­kot) Mikrotrans, pengoperasian MRT (Mass Rapid Transit), LRT, hingga revitalisasi layanan PT KAI. Sayang, upaya Pemerintah ini belum mampu mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum.

“Perbaikan masif di sektor trans­portasi umum belum membuah­kan hasil optimal. Ini menguatkan pembuktian bahwa pembena­han sektor ini tidak bisa berdiri sendiri,” pungkas Djoko.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.