APBN Terkelola Baik, Keseimbangan Primer Surplus Rp 41 Triliun

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat Ekonomi Ryan Kiryanto menilai, kondisi APBN hingga Februari 2025 masih terkelola dengan baik. Salah satu in­dikator positif yang jarang disorot adalah keseimbangan primer yang mencatat surplus Rp 41 triliun.

Hal tersebut disampaikan Ryan saat menanggapi laporan APBN KiTA edisi Maret 2025 yang disam­paikan Menteri Keuangan Sri Mu­lyani di Jakarta, Kamis (13/3/2025). Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani antara lain menjelaskan alasan penundaan pengumuman kinerja APBN edisi Januari 2025. Kata Sri Mul, penundaan dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman, karena data keuangan negara di awal tahun masih belum stabil.

Ryan menilai, penjelasan Sri Mulyani sebagai sesuatu yang wajar, mengingat adanya transisi dari pemerintahan lama ke peme­rintahan baru yang membutuhkan penyesuaian anggaran. Terutama karena munculnya program atau akun baru yang sebelumnya tidak ada, seperti program makan ber­gizi gratis.

"Dalam pandangan saya, Kementerian Keuangan memang membutuhkan proses penyesuaian (adjustment). Hal ini diperlukan agar anggaran pemerintah tetap disiplin dan kredibel secara akuntansi," ujar Ryan saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (14/3/2025).

Baca juga : Penjara Koruptor Di Pulau Terpencil, Wacana Presiden Banyak Yang Dukung

Ryan kemudian menyoroti de­fisit APBN sebesar Rp 31 triliun atau 0,13 persen dari PDB serta penurunan pendapatan pajak. Menurutnya, banyak ekonom yang cenderung membaca APBN secara terlalu sederhana, hanya melihat angka debit dan kredit, tanpa mempertimbangkan faktor lain.

"Memang, jika hanya meli­hat pemasukan dan pengeluaran, APBN kita mengalami defisit Rp 31 triliun. Namun, ada hal positif yang jarang diekspos, yaitu keseim­bangan primer yang masih surplus sebesar Rp 41 triliun," ujar Ryan.

Ia menjelaskan, keseimbangan primer adalah selisih antara peneri­maan negara dan belanja, tanpa memasukkan kewajiban pem­bayaran utang pokok dan bunga. "Ini kabar baik. Artinya, jika tidak memasukkan pembayaran utang, penerimaan negara sebenarnya masih surplus," jelasnya.

Terkait penurunan pendapatan pajak, Ryan menjelaskan kondisi ini sebagai hal yang wajar dan bukan tanda krisis. Menurutnya, di awal tahun, aktivitas ekonomi um­umnya belum berjalan maksimal, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Baca juga : Lalu Hadrian Irfani: Harapannya Bisa Ciptakan Keselarasan

"Ibarat mobil, ekonomi kita belum gaspol. Pengusaha masih menata stok dan belum bergerak penuh dalam berjualan, sehingga pendapatan pajak dibanding tahun lalu secara year-on-year (YoY) terlihat lebih kecil," ujar Ryan.

Ia menekankan pendapatan pa­jak selalu mengikuti pergerakan ekonomi. Jika aktivitas ekonomi mulai menggeliat, pendapatan pa­jak, terutama dari Pajak Penghasi­lan (PPh), juga akan meningkat.

Selain itu, faktor lain yang memengaruhi penerimaan pajak adalah adanya diskon tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga untuk 2.200 VA ke bawah yang berdampak pada setoran pajak dari PLN. "Kalau pendapatan PLN berkurang, otomatis setoran pajaknya juga turun," kata Ryan.

Mantan Corporate Secretary BNI ini juga mengingatkan, sejak 2023, harga komoditas global, terutama batu bara, mengalami penurunan. Hal ini berdampak langsung pada penerimaan pajak dari sektor pertambangan.

Baca juga : Ledia Hanifah: Kalau Dulu Harus Satu, Tapi Sekarang Kan Tidak

Meskipun ada tantangan, Ryan menilai tidak ada isu besar yang mengancam fiskal Indonesia. Dengan defisit APBN yang hanya 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), ia yakin kondisi masih sangat terkendali.

"Saya meyakini Menteri Keuangan dan timnya tetap bekerja menjaga ke­percayaan publik. APBN kita dikelola secara prudent dan kredibel," tuturnya.

Optimisme ini juga diperkuat dengan peringkat utang Indonesia yang masih stabil dan positif menurut berbagai lembaga pemeringkat internasional. "Ini artinya Indonesia masih dipandang sebagai tempat investasi yang menarik oleh investor asing," ungkapnya.

Ryan juga memberikan sejumlah catatan kritis. Ia mengingatkan bahwa sisa tahun ini penuh dengan dinamika yang berpotensi memengaruhi pereko­nomian Indonesia. Salah satu faktor uta­ma adalah kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menurutnya menimbulkan per­saingan tidak sehat dalam perdagangan internasional.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.