58% Pemilih Pilkada Bali Anggap Wajar Politik Uang

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali bersama Universitas Udayana (Unud) melakukan riset tentang perilaku pemilih dalam Pilkada Bali 2024. Hasilnya cukup mencengangkan, mayoritas masyarakat menanggap wajar dan menyukai politik uang.

“Ada 58 persen masyarakat atau pemilih Bali yang menganggap bahwa politik uang adalah hal yang wajar,” ujar peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unud, Kadek Dwita Apriani, dalam Diseminasi Hasil Kajian Publik Pilgub Bali 2024, di Kan­tor KPU Bali, Denpasar, Jumat (14/3/2025).

Hasil ini didapat dari proses pengambilan data melalui wawancara tatap muka terhadap 800 responden yang merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada/Pilgub Bali 2024, pada 10-18 Februari 2025. Respon­den ini diambil untuk mewakili 3,28 juta pemilih yang tersebar di sembilan kabupaten/kota me­lalui teknik multistage random sampling.

“Kami tidak menanyakan, ‘Anda setuju tidak dengan poli­tik uang?’ Tidak begitu. Tetapi secara eksperimental,” jelas Dwita, yang juga akademisi Ilmu Politik Unud ini.

Para responden ditanya, ‘Bila tetangga/keluarga/kolega Anda menerima uang/hadiah dari Cagub/Cawagub/Timsesnya dan memilih kandidat tersebut dalam Pilkada, apakah Anda menilainya sebagai hal yang wajar?’ Hal ini untuk menghindari kesan menyerang responden dari sisi norma, sekaligus dapat melihat kepermisifan pemilih.

Baca juga : Kejari Jakarta Pusat Geledah Rumah Dua Pejabat Komdigi

“Sehingga, didapati mayoritas responden menilai politik uang sebagai sesuatu kewajaran. Hal ini pun diperkuat lagi dengan temuan bahwa mayoritas respon­den juga mengaku tidak menolak uang yang diberikan kandidat/tim kampanye,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, sebanyak 52,8 persen responden mengaku menerima uang namun menentukan pilihan sesuai hati nurani. Kemudian, 15,1 persen secara eksplisit mengaku mener­ima uang dan memilih pem­beri. Selanjutnya, 29,0 persen mengaku tidak menerima dan tidak memilih pihak pemberi, serta 3,1 persen lainnya tidak menjawab.

“Menurut teori lama tahun 2005-2010, diagregasi seluruh Indonesia untuk Pilkada, preva­lensi politik uangnya adalah 10 persen. Kalau selisih antar kandidatnya 5 persen, politik uang itu main banget. Di Bali saat ini 15,1 persen responden tidak malu bilang menerima dan memilih yang memberikan,” beber Dwita.

Dia mengatakan, perbandingan prevalensi politik uang Pilkada secara nasional beberapa tahun lalu tidak bisa disimpulkan sebagai peningkatan keper­misifan terhadap politik uang karena berbeda waktu dan skup wilayah.

“Namun, dengan pola mirip telah ditemukan bahwa keper­misifan politik uang di Pilkada/Pilgub Bali lebih tinggi dari data riset terakhir di level nasional,” tuturnya.

Baca juga : Infrastruktur Energi Siap Dukung Mudik Idul Fitri

Sementara, dilihat dari bentuk pemberian, uang tunai menjadi barang pemberian kandidat/tim kampanye yang paling disukai responden dengan persentase 35,8 persen. Kemudian, disusul sembako yang disukai 26,6 persen dan sumbangan perbaikan tempat ibadah disukai 17,9 persen.

Lain-lainnya ada bentuk pemberian berupa sumbangan upacara adat 8,4 persen, safari kesehatan gratis 8,1 persen, 2,1 persen tidak menjawab, dan ban­tuan seragam PKK/sekaa gong/rejang dan lainnya 1,1 persen.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menjelaskan, kajian ini memotret pola pemilih dalam menentukan pilihan. Serta berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan mereka saat pemilu.

“Kami ingin mensosialisasi­kan kepada masyarakat bahwa begini potret pemilu kemarin secara umum, sehingga ma­syarakat dan para pemangku kepentingan bisa memahami apa yang perlu kita perbaiki ke depan,” ujar Lidartawan, di tempat yang sama.

Dia menegaskan, kajian ini bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan sebagai upaya refleksi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu ke depan. “Secara umum, Pilkada Provinsi Bali sudah berja­lan dengan baik, karena kita juga tidak ada sengketa,” tambahnya.

Baca juga : 6 Bendungan Topang Swasembada Pangan

Diseminasi ini menghadir­kan akademisi sekaligus ahli pemilu, Lanang Perbawa, sebagai penanggap utama. Selain itu, KPU Bali turut mengundang partai politik agar mereka mema­hami strategi yang lebih efektif dalam memenangkan pasangan calon di pilkada mendatang.

“Kita harus selalu melakukan riset yang jelas dan jangan seka­dar mengira-ngira. Ini adalah pembelajaran bagi kita semua,” jelas mantan Ketua KPU Bangli itu.

Dia juga mengungkapkan, KPU Bali telah mengembalikan anggaran Pilkada Bali 2024 hingga Rp 80 miliar. “Pengem­balian anggaran seharusnya bisa selesai 9 April, tetapi kami majukan pengembalian pada 24 Maret supaya semuanya clear,” ujar Lidartawan.

Menurut Lidartawan, pengem­balian anggaran ini sekaligus membantah anggapan perencanaan dan penyelengga­raan Pilkada Bali 2024 kurang optimal karena anggaran yang dipakai tidak maksimal. Lidar­tawan mengklaim, KPU Bali telah bekerja secara efektif dan efisien.

“Kami merancang dana pilkada jauh sebelum hasil pemilu keluar. Saat itu, kami belum tahu berapa partai yang bisa mengu­sulkan calon atau jumlah calon independen yang akan maju. Jadi bukan karena perencanaan­nya tidak matang, tetapi karena situasi yang berkembang,” jelas Lidartawan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.