Potensi Bisnis Fintech Tahun Ini Masih Seksi

RM.id  Rakyat Merdeka - Bisnis industri financial technology (fintech) tahun ini diproyeksi masih seksi alias terus tumbuh. Sebab, banyak masyarakat yang sudah beralih melakukan transaksi perbankan konvensional ke digital.

Hingga Februari 2025, Otoritas Jasa Keuanga (OJK) mencatat outstanding pendanaan dari fintech Peer to Peer (P2P) len­ding menembus Rp 80,07 triliun, atau tumbuh 31,06 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Jumlah tersebut didukung peningkatan outstanding pendanaan kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sebesar Rp 1,27 triliun. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan, capaian tersebut terdampak dari penyesuaian manfaat ekonomi yang mulai berlaku pada awal 2025. 

“Penyelenggara fintech terus didorong untuk meningkatkan pendanaan pada sektor produktif dan/atau UMKM, sebagaimana yang tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Pe­ngu­atan LPBBTI (Layanan Pen­danaan Bersama Berbasis Tek­nologi Informasi)/Fintech periode 2023 hingga 2028,” je­las Agusman dalam keterangan ter­tulisnya, Senin (21/4/2025).

Agusman juga menyampaikan per Maret 2025, ada 10 penyelenggara P2P lending yang belum memenuhi ekuitas minimum Rp 7,5 miliar. 

“Dari 10 perusahaan tersebut, dua perusahaan fintech sedang dalam proses analisis permo­honan peningkatan modal disetor,” katanya.

Agusman memastikan, OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud, dapat berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor yang kredibel, termasuk alternatif pengembalian izin usaha.

Tak hanya itu, terdapat pula empat Perusahaan Pembiayaan (PP) yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum.

Baca juga : Perempuan Migran Kudu Melek Finansial

“Terdiri dari dua PP sedang dalam proses pengembalian izin usaha dan dua PP sedang dalam monitoring penyampaian dan atau pelaksanaan action plan,” ujarnya.

Agusman lalu membeberkan besaran kredit macet fintech lending mencapai Rp 2,22 triliun per Februari 2025. Nilai kredit macet itu jika diubah secara tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 (Tingkat Wanprestasi di atas 90 Hari), menjadi sebesar 2,78 persen.

“Adapun pendanaan bermasalah tersebut didominasi oleh borrower dengan rentang usia 19 tahun sampai 34 tahun,” ungkapnya.

Secara industri, angka TWP90 fintech lending per Februari 2025 tercatat memburuk, jika diban­dingkan dengan posisi Januari 2025 yang sebesar 2,52 persen. 

Adapun TWP90 per Februari 2025 tercatat membaik dari posisi Februari 2024 yang sebesar 2,95 persen. 

“Pencapaian TWP90 per Februari 2025 masih berada di batas aman ketentuan OJK, yakni tidak melebihi 5 persen,” yakinnya.

Sementara jika dilihat dari jumlah penyelenggara, OJK menyebut terdapat 20 penyelenggara fintech lending yang memiliki TWP90 di atas 5 persen per Februari 2025. 

Agusman menuturkan, jumlah tersebut menurun dibandingkan posisi per Januari 2025, seba­nyak 21 penyelenggara. 

Penurunan jumlah tersebut dikarenakan adanya peningkat­an kemampuan penyelenggara dalam memfasilitasi penya­luran dana. 

Baca juga : Bukan Pemicu Keretakan Pernikahan Arya Saloka

“Serta peningkatan kualitas proses collection pendanaan yang sedang berjalan,” terang Agusman.

Terpisah, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memproyeksi, penyaluran pembiayaan fintech akan meningkat 20 persen. Kondisi ini didorong kebiasaan masyarakat yang beralih dari transaksi konvensional ke digital. 

“Apalagi 50 persen masyarakat Indonesia terdiri dari generasi Z dan milenial yang gandrung dengan teknologi,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Nailul, kondisi tersebut yang mempengaruhi permintaan pinjaman online termasuk melalui fintech.

Meski begitu ia menyebut, permintaan tinggi ke layanan fintech ini memang tidak sebanding dengan literasi keuangan. 

“Masyarakat tidak bisa memi­lih informasi yang tepat terkait produk keuangan. Fenome­na ini yang menyebabkan masyarakat terjebak ke pinjaman ilegal,” ujarnya.

Nailul menilai, masih banyak masyarakat tahu, bahwa ada produk perbankan yang nama­nya kredit, namun tidak mengerti tentang manfaat dan risikonya.

Selain itu, ia mengatakan, tingkat inklusi keuangan mas­yarakat di desa juga tampak seragam. Sebab, kelompok ini hanya memanfaatkan rekening perbankan untuk mene­rima ban­tuan dari Pemerintah. 

Artinya, sambung Nailul, se­telah masyarakat menarik uang dari bank, mereka tidak lagi menggunakan rekening mereka. 

Baca juga : Selamat Jalan Tokoh Teduh & Sederhana

“Maka peran fintech harus mengisi kekosongan ini dengan produk yang lebih inklusif namun prudent,” imbaunya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Pandu Sjahrir menegaskan, tahun ini menjadi momentum penting bagi industri fintech Indonesia untuk terus bergerak maju. 

Industri fintech sudah meng­hadapi berbagai tantangan, mulai dari pandemi yang mengubah lanskap industri, fenomena tech winter, hingga maraknya kasus fraud dan fintech ilegal.

“Aftech berkomitmen untuk mendorong transformasi dan memajukan industri fintech, untuk mendukung ekosistem ekonomi digital di Indonesia,” katanya. 

Pandu meyakini, kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam memastikan perkembangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dengan begitu, sambung Pandu, pihaknya optimistis Aftech dapat mempercepat transformasi keuangan digital.

“Dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Pandu. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.