Bedah Data Kemiskinan Bank Dunia, Benarkah 60 Persen Penduduk RI Miskin?

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam dua pekan terakhir, sejumlah media ramai memberitakan laporan Bank Dunia bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025. Laporan ini menjadi sorotan lantaran beberapa media membuat ulasan dengan narasi bahwa 60 persen penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Bahkan ada yang menulis, 6 dari 10 warga Indonesia hidup dalam kemiskinan. Namun, benarkah Bank Dunia benar-benar menyatakan bahwa 60 persen penduduk Indonesia masuk kategori miskin?

Laporan Bank Dunia yang menjadi rujukan pemberitaan itu berjudul Macro Poverty Outlook: Country-by-Country Analysis and Projections for the Developing World, edisi April 2025. Laporan setebal 37 halaman ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi makro dan kemiskinan di negara-negara berkembang Asia Timur dan Pasifik. Laporan disertai analisis per negara meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, dan tren kemiskinan. Tujuannya untuk membantu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan memahami tantangan serta risiko dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam konteks pemulihan pascapandemi dan ketidakpastian ekonomi global.

Dalam laporan itu, total ada 17 negara yang dianalisis. Negara-negara yang dibahas meliputi Indonesia, Malaysia, dan Vietnam di kawasan Asia Tenggara. Serta China, Mongolia, dan sejumlah negara di kawasan Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Fiji. Dalam laporan itu, Indonesia turut dibahas di urutan ke lima. Setelah Kamboja, Kepulauan Pasifik Tengah, China dan Fiji. 

Dalam laporan itu, Bank Dunia memberikan ulasan yang cukup positif terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Bank Dunia menulis pertumbuhan ekonomi tetap tangguh, angka kemiskinan dan pengangguran menurun. Namun, penciptaan lapangan kerja untuk kelas menengah dinilai masih tertinggal.

Baca juga : Pengamat: Data 60 Persen Rakyat Indonesia Miskin Salah

"Pertumbuhan tetap kuat, kemiskinan dan pengangguran menurun, tapi penciptaan pekerjaan kelas menengah tertinggal," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Masih dalam laporan tersebut, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di 5 persen pada 2024, inflasi turun jadi 2,3 persen berkat produksi pangan yang membaik dan subsidi pemerintah. Upah riil naik 3,3 persen, menurunkan kemiskinan jadi 15,6 persen. Pengangguran turun ke 4,8 persen. Namun pekerjaan berkualitas masih kurang, dengan setengah pengangguran naik jadi 8,5 persen.

Transaksi berjalan defisit 0,6 persen. Tekanan terhadap Rupiah meningkat karena utang luar negeri dan arus keluar modal, meski tertahan sebagian oleh kebijakan repatriasi ekspor. "Cadangan devisa tetap kuat, cukup untuk 6,7 bulan impor," tulis Bank Dunia. 

Dalam laporan itu, Bank Dunia menyampaikan Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) sejak tahun 2023. Sebagai negara berpendapatan menengah atas, ambang batas kemiskinan yang digunakan adalah pengeluaran kurang dari 6,85 dolar AS per hari per orang. Berdasarkan itu, Bank Dunia mengestimasi untuk tahun 2024, sekitar 60 persen penduduk Indonesia masih hidup dengan pengeluaran di bawah ambang tersebut. Data inilah yang kemudian dibaca oleh sejumlah media sebagai "6 dari 10 orang Indonesia miskin". Padahal, batas yang digunakan bukan lagi standar nasional, melainkan standar internasional yang disesuaikan dengan status Indonesia sebagai negara menengah atas.

Baca juga : Paus Leo XIV Pernah Menginap di Papua

Di sisi lain, Bank Dunia juga mencatat secara makroekonomi, kondisi Indonesia cukup baik. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh stabil di kisaran 5 persen, inflasi terkendali. 

Menanggapi data tersebut, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai, pernyataan bahwa 60 persen penduduk Indonesia tergolong miskin seperti yang ramai diberitakan media belakangan ini sangat menyesatkan jika tidak dijelaskan secara utuh. Joshua mengatakan, angka itu bukanlah cerminan tingkat kemiskinan nasional Indonesia. Melainkan hasil pengukuran berbasis standar internasional yang bersifat komparatif. Angka 60 persen itu muncul dari laporan Macro Poverty Outlook (MPO) Bank Dunia edisi April 2025, yang menggunakan batas kemiskinan upper-middle income country sebesar 6,85 dolar AS per hari berdasarkan purchasing power parity (PPP). Ia menjelaskan, ambang batas tersebut berbeda jauh dengan definisi kemiskinan nasional yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS).

 "BPS memakai pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs, dan per September 2024, angka kemiskinan nasional Indonesia hanya 8,57 persen," kata Joshua, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (16/5/2025).

Joshua menekankan, angka 60 persen lebih tepat dimaknai sebagai proporsi populasi yang hidup di bawah garis pengeluaran negara berpendapatan menengah atas. Bukan sebagai indikasi bahwa enam dari sepuluh warga Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. "Ini adalah ukuran keterpaparan terhadap ketidakamanan ekonomi, bukan garis batas kemiskinan absolut. Bahkan Bank Dunia sendiri menegaskan hal itu tidak bertentangan dengan data BPS," tuturnya.

Baca juga : Pemerintah Fokuskan Pendidikan Dan DTSEN

Joshua menambahkan, Bank Dunia justru memberikan penilaian positif terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diprediksi stabil di kisaran 5 persen sepanjang 2024 hingga 2026, inflasi terkendali, defisit fiskal membaik menjadi 1,7 persen terhadap PDB, dan rasio utang pemerintah turun menjadi 39 persen. Lebih lanjut, angka kemiskinan Indonesia berdasarkan ambang lower-middle income (US$3,65 PPP) juga menunjukkan tren penurunan. Dari 20,3 persen pada 2022 menjadi 18,1 persen pada 2023, dan diproyeksikan terus turun ke 13,2 persen pada 2026.

"Ini menandakan adanya perbaikan kesejahteraan yang konsisten, meskipun tantangan seperti stagnasi produktivitas, dominasi sektor informal, dan ketimpangan harga pangan antarwilayah masih perlu dibenahi," ucap Joshua.

Karena itu, Joshua mengingatkan publik dan pembuat kebijakan agar tidak terjebak pada interpretasi keliru terhadap angka-angka kemiskinan. "Framing bahwa 60 persen rakyat Indonesia miskin jelas tidak akurat. Kita justru perlu fokus pada reformasi struktural dan penguatan jaring pengaman sosial demi pertumbuhan yang inklusif," pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.