Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris
Menko Airlangga Serahkan Initial Memorandum dan Tegaskan Komitmen Reformasi WTO
Kamis, 5 Juni 2025 09:04 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto resmi menyerahkan dokumen Initial Memorandum (IM), yang merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia ke OECD, kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann pada Selasa (3/6/2025) di sela-sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 di Paris, Prancis.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka memperkuat peran Indonesia di berbagai forum kerja sama internasional.
“Sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dan atas arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia secara aktif bergabung dalam berbagai kesepakatan, serta organisasi internasional strategis,” ujar Menko Airlangga dalam Konferensi Pers terkait Perkembangan Kesiapan Indonesia Menuju Keanggotaan OECD di Paris, Prancis, Rabu (4/6/2025).
"Kita antara lain sudah menjadi anggota penuh dari BRICS, sedang berproses dalam aksesi CPTPP, dan OECD, yang ini merupakan sebuah perkumpulan ekonomi negara-negara maju," imbuhnya.
Proses aksesi tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola global yang inklusif dan berbasis aturan.
Baca juga : Temui Menperin Singapura, Airlangga Bahas Investasi, Digitalisasi hingga Tech X
Menko Airlangga menuturkan, penyerahan IM merupakan langkah krusial menuju keanggotaan penuh Indonesia di OECD.
“Momen ini tentu menjadi penting karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memasukkan aksesi dan juga menyelesaikan Inisial Memorandum,” tandas Menko Airlangga.
Dokumen IM mencakup 25 kebijakan prioritas yang diklasifikasikan dalam 32 topik. Dokumen tersebut merupakan hasil self-assessment Indonesia terhadap kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen OECD.
Proses penyusunannya dilakukan secara menyeluruh oleh Tim Nasional Aksesi OECD, yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia pasca adopsi Roadmap Aksesi Indonesia pada 29 Maret 2024.
Selain agenda OECD, Indonesia juga mendukung penguatan sistem perdagangan multilateral melalui Agenda Reformasi World Trade Organization (WTO). Melalui forum Informal Gathering of WTO Trade Minister, Indonesia kembali menegaskan pentingnya penguatan WTO sebagai penjaga sistem perdagangan global berbasis aturan. Agar dapat lebih adaptif menyikapi dinamika global saat ini.
Baca juga : Bertemu Bos Keidanren, Airlangga Dengarkan Masukan dan Harapan Pengusaha Jepang
“Indonesia mendorong reformasi WTO. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-14 di Kamerun, WTO wajib mencapai hasil yang lebih baik. Terkait hal ini, Indonesia akan menugaskan Dubes Indonesia di WTO untuk membuat persiapan terkait rencana tersebut,” papar Menko Airlangga.
Di sela kunjungan tersebut, Menko Airlangga juga melakukan pertemuan bilateral dengan United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer, untuk membahas perkembangan negosiasi tarif resiprokal yang telah dimulai sejak April lalu.
Indonesia sudah melakukan perundingan putaran pertama mencakup berbagai isu termasuk tarif, hambatan non-tarif, digital trade, sampai dengan economic security. Putaran kedua perundingan dijadwalkan berlangsung minggu depan di Washington D.C.
Pemerintah Indonesia optimistis, proses aksesi OECD akan berjalan secara konstruktif, mengingat banyaknya kesesuaian regulasi nasional dengan standar OECD.
Aksesi ini juga akan membuka peluang untuk memperkuat sektor UMKM, sistem pendidikan nasional, kesehatan publik, dan pemberantasan korupsi lintas batas melalui partisipasi dalam OECD Anti-Bribery Convention.
Baca juga : Terima Dubes AS, Menko Airlangga Bahas Tarif Impor Trump Dan Kerja Sama Dagang
Partisipasi aktif Indonesia di OECD diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan global yang lebih berkeadilan. Serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara representatif dari global south dalam tatanan internasional.
“Indonesia tentu akan membuat kebijakan, yang tentunya bisa mewakili negara-negara selatan atau global south. Karena Indonesia salah satu negara global south, yang selalu akan melakukan perbaikan terhadap standar-standar kebijakan global. Artinya, Indonesia akan mewarnai kebijakan OECD ini,” pungkas Menko Airlangga.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya