Pengusaha Beras Nakal Harus Dihukum Berat

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap hasil investigasi lapangan terkait mutu dan harga beras yang beredar di pasar. Dari investigasi itu, diketahui banyak pengusaha beras yang nakal.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyampai­kan, pihaknya memeriksa 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi. Hasilnya, ditemukan mayoritas produk tidak memenuhi standar mutu dan melampaui Harga Eceran Ter­tinggi (HET).

“Sebanyak 85,56 persen be­ras premium tidak sesuai stan­dar mutu, dan 59,78 persen di antaranya dijual melebihi HET. Bahkan 21,66 persen produk memiliki berat kurang dari yang tertera pada kemasan,” beber Amran, dalam keterangan tertu­lis, Jumat (27/6/2025).

Untuk beras kategori medium, 88,24 persen tidak memenuhi mutu Standar Nasional Indone­sia (SNI), 95,12 persen dijual di atas HET, dan 9,38 persen tercatat memiliki berat lebih rendah dari label kemasan.

Baca juga : Pencurian Motor Di Tebet Eco Park Resahkan Warga

Amran menegaskan, temuan ini berdampak besar terhadap konsumen. Berdasarkan estimasi Kementan, potensi kerugian konsumen dari kecurangan pada beras premium mencapai Rp 34,21 triliun per tahun. Sedangkan dari beras medium sebesar Rp 65,14 triliun.

“Jadi, total potensi kerugian konsumen sekitar Rp 99 triliun per tahun. Temuan ini akan diverifikasi kembali. Satuan Tugas (Satgas) Pangan akan bergerak melakukan pengecekan lang­sung di lapangan,” tegas Amran.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menyayangkan adanya praktik ini. Dia pun mendorong Pemerintah bersikap tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti memanipulasi mutu, harga, dan volume beras di pasaran.

“Praktik ini sangat merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap distributor serta pedagang. Ini jelas melawan prinsip usaha yang benar dan harus ditindak,” kata Sarman, kepada Rakyat Merdeka, Minggu (29/6/2025).

Baca juga : Inter Milan Vs Fluminense, Pertahanan Diuji Bakat

Menurut dia, kondisi ini ber­tolak belakang dengan logika pasar. Dengan stok yang me­limpah, harga besar seharusnya turun. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kecurangan di rantai distribusi.

Dia mendorong Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kepolisian segera melakukan inspeksi la­pangan. Tujuannya, untuk me­mastikan situasi di lapangan dan menindak pelaku usaha yang terbukti curang.

“Jika benar ada praktik curang hingga menyebabkan potensi kerugian sampai Rp 99 triliun, harus diusut tuntas dan diberi efek jera,” tegasnya.

Sarman melihat, stabilitas harga beras menjadi perhatian utama Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Terutama di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih. Karena itu, jalur distribusi perlu dijaga, agar lancar dan pa­sokan tiba tepat waktu. Bahkan, bila perlu dilakukan operasi pasar.

Baca juga : Lexus Eastbourne Open 2025, Petenis Filipina Nyaris Juara

Dia juga menekankan pentingnya verifikasi fisik terhadap stok beras di gudang, terutama gudang milik Bulog. “Jangan hanya mengandalkan data di atas kertas. Jika stok ada tapi harga tetap naik, artinya ada hal yang perlu dicek di lapangan,” katanya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.