Erick Usul Tambahan Anggaran Rp 454 M

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 604 miliar. Sebab, dari pagu indikatif yang diberikan, jauh dari cukup untuk menjalankan penugasan.

Dalam pagu indikatif Ke­menterian BUMN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya memberikan porsi anggaran sebesar Rp 150 miliar, sehingga Erick mengajukan tambahan sekitar Rp 454 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, anggaran yang telah ditetapkan hanya dapat menutupi gaji pegawai dan operasional minimum.

“Diperlukan pendanaan kurang lebih sebesar Rp 604 miliar,” terang Menteri Erick dalam Rapat Kerja dengan DPR Komisi VI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Erick menjelaskan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk menjalankan tugas sesuai Undang-undang (UU) No. 1/2025 yang sesuai best prac­tice. Serta mendukung fokus arah kebijakan APBN (Ang­garan Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026, dalam rangka ketahanan nasional dan akselerasi ekonomi.

Erick merinci kebutuhan pendanaan tersebut, yakni sebesar Rp 111 miliar untuk menjalankan fungsi sebagai regulator. Lalu, pengawasan terhadap pelaksanaan BUMN sebesar Rp 118 miliar.

Serta, pemegang saham Seri A dan Perum Rp 101 miliar, belanja pegawai sebesar Rp 117 miliar, dan untuk administrasi dan operasional Rp 157 miliar.

Baca juga : Jakarta Lengser Dari List 10 Kota Termacet Di Dunia

Erick menyebut sepanjang 2024 pihaknya telah merealisa­sikan pagu anggaran sebesar Rp 297 miliar dari pagu anggaran senilai Rp 308 miliar.

Sementara tahun ini, pagu anggaran Kementerian BUMN sebe­sar Rp 215 miliar, di mana untuk realisasi hingga 6 Juli 2025 ter­catat baru mencapai Rp 91 miliar.

Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini me­nambahkan, anggaran itu digu­nakan untuk mendukung program kerja kementerian dan mengawal penugasan Pemerintah.

Termasuk, salah satunya Ke­menterian BUMN bersama Da­nantara yang berkomitmen mem­perkuat kinerja perusahaan negara.

“Pentingnya efisiensi dan tata kelola yang baik, dalam me­ningkatkan performa BUMN. Karena hal ini akan menjaga operasional Danantara tetap sta­bil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, sambung Erick, Ke­menterian BUMN juga berperan dalam sejumlah penugasan. Erick mencontohkan program masuk desa, hapus buku hapus tagih, hing­ga negosiasi dengan Pemerintah.

Kementerian BUMN juga telah bekerja sama dengan Ke­menterian Keuangan untuk menyederhanakan penyaluran subsidi. Durasi kompensasi yang semula dua tahun, kini dipersingkat menjadi enam bulan.

Baca juga : Ranty Maria, Siapkan Intimate Wedding Di Pantai

Erick berharap, kehadiran Danantara bisa terus memberikan kontribusi bagi masa depan bangsa.

Selanjutnya, sambung Erick, Kementerian BUMN akan mengoptimalkan aset-aset Barang Milik Negara (BMN) yang telantar melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusan­tara (BPI Danantara).

Hal tersebut telah didiskusikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BMN tersebut dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi.

Menurut Erick, langkah terse­but sangat efektif mengingat banyak negara yang memper­cayakan kerja sama investasi melalui Danantara.

“Danantara sudah dapat kepercayaan, partnership dari banyak negara. Antara lain dari Arab Saudi, Qatar, China, Rusia, untuk create value yang lebih,” katanya.

Erick juga mengungkapkan, ada barang milik negara yang tidak dimiliki semua Kementerian atau Lembaga karena terlibat sengketa. Namun, dia tidak bisa mengung­kapkan secara terbuka.

Dirinya berharap, BMN ter­lantar tersebut dapat dioptimal­kan secara maksimal.

Baca juga : Hasto Terisak-isak di Ruang Sidang

Menyoal ini, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, jika ada setiap permintaan penambahan anggaran dari Kementerian BUMN, diharapkan bisa dika­bulkan dengan berbagai ukuran dan indikator.

“Pemerintah juga harus mengukur dampak multiplier effect-nya, sehingga tidak menim­bulkan kerugian bagi negara,” ucap Aviliani kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Aviliani juga mengimbau, jika usulan tambahan anggaran dari Kemenkeu disetujui, Kementerian BUMN perlu selektif dalam me­milih mana BUMN yang penting dimiliki Pemerintah.

“Dan mana BUMN yang mampu menangani persoalan-persoalan ke depan serta tantangannya,” tukas mantan Komisaris Independen BRI ini.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.