Dark/Light Mode

Jumlah Penduduk Miskin Menurun

Airlangga: Ini Sinyal Positif, Program Pemerintah Jalan

Minggu, 3 Agustus 2025 07:05 WIB
Menko Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto. (Foto: Dwi Pambudo/RM)
Menko Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto. (Foto: Dwi Pambudo/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tingkat kemiskinan nasional kembali turun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa. Angka ini lebih rendah dibandingkan September 2024 sebesar 8,57 persen.

Tak hanya itu, untuk pertama kalinya BPS juga mengumum­kan data resmi soal kemiskinan ekstrem, seiring pelaksanaan In­struksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Hasilnya, pen­duduk dalam kondisi kemiski­nan ekstrem tinggal 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Menurun drastis dari 1,26 persen atau 3,56 juta jiwa pada Maret 2024.

BPS juga melaporkan, garis kemiskinan di Indonesia yang mencerminkan ambang minum kebutuhan hidup layak meningkat menjadi Rp 609.160 per kapita per Maret 2025.

Baca juga : Masyarakat Berburu Tiket Murah, Antrean Mengular

Menko Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto menyambut baik capaian ini. Menurutnya, perbaikan angka kemiskinan menunjukkan efek­tivitas program nasional.

“Data menunjukkan kemiski­nan menurun. Ini sinyal positif bahwa program Pemerintah ber­jalan, tapi investasi tetap harus didorong agar lapangan kerja terus tumbuh,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, Pe­merintah tetap memakai data resmi BPS, termasuk indikator purchasing power parity sebagai dasar dalam membuat kebijakan. Dia mengaku, belum ada rencana mengganti pendekatan pengukuran yang digunakan saat ini.

Baca juga : DPRD Desak Pemprov Benahi Dan Audit BUMD

Menanggapi adanya kenaikan kemiskinan di wilayah perko­taan, Airlangga menyebut struk­tur ekonomi kota yang bergan­tung pada sektor jasa menjadi tantangan tersendiri.

“Perkotaan banyak bertumpu pada sektor jasa, bukan manu­faktur. Jadi stimulus ekonomi harus disesuaikan dengan karak­ter sektoralnya,” ungkapnya.

Mantan Menteri Perindus­trian ini juga menyinggung pergeseran perilaku konsumsi pasca pandemi Covid-19.

Baca juga : Amnesti & Abolisi untuk Meredam Konflik Politik

“Trennya ke mall sekarang lebih ke makan dan event. Banyak yang datang tapi tidak belanja barang,” ungkapnya.

Pemerintah pun telah mengatur ulang strategi konsumsi masyarakat melalui program dis­kon transportasi saat libur tahun ajaran baru, sebagai kompensasi dari mepetnya jeda antara libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

Tak hanya itu, Airlangga juga menyoroti pentingnya pelatihan ulang (retraining) dan pening­katan keterampilan (reskilling) untuk menyambut tantangan pasar kerja masa depan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.