DPRD Desak Pemprov Benahi Dan Audit BUMD

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta didesak segera membenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menyusul penetapan Direktur Utama (Dirut) PT Food Station Tjipinang Jaya Karyawan Gunarso sebagai tersangka kasus dugaan peredaran beras oplosan, atau beras yang tidak memenuhi standar mutu.

PT Food Station Tjipinang Jaya merupakan BUMD milik Pem­prov DKI Jakarta yang bergerak di bidang distribusi, penjualan, pergudangan dan pengangkutan bahan pangan untuk wilayah Ja­karta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Kementerian Pertanian (Ke­mentan) mengungkapkan, beras produksi Food Station yang dipasarkan dengan berbagai merek, tidak memenuhi standar mutu beras premium.

Baca juga : Amnesti & Abolisi untuk Meredam Konflik Politik

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Francine Widjojo me­nilai, kasus ini mencerminkan persoalan mendasar dalam pengelolaan BUMD.

“BUMD yang seharusnya me­layani warga Jakarta, justru merugikan masyarakat. Pemprov harus memanfaatkan momentum ini untuk mengaudit dan mem­benahi seluruh BUMD,” ujar Francine, Sabtu (2/8/2025).

Dia mengapresiasi sikap Gu­bernur Jakarta Pramono Anung yang mendukung penuh proses hukum dan tidak akan melindungi para tersangka.

Baca juga : Penyegaran di Kursi Sekjen, Prabowo Tunjuk Sugiono Gantikan Muzani

“Saya mendukung Pak Pra­mono dan berharap ada langkah tegas dari Pemprov atas kasus ini,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI ini.

Selain Dirut, penyidik juga menetapkan dua pejabat Food Station sebagai tersangka, yakni Direktur Operasional dan Kepala Seksi Quality Control berinisial.

Francine mendesak Pemprov segera mengganti jajaran direksi Food Station, menyusul penetapan tersebut.

Baca juga : Selalu Terlibat dalam Kebijakan Strategis, Dasco Makin Berkibar

Francine mengingatkan, Food Station juga bertugas menyalur­kan beras untuk program pangan bersubsidi. Karena itu, penting bagi Pemprov memeriksa, apakah praktik pengoplosan beras juga terjadi dalam program subsidi.

“Selama ini, yang diungkap baru pelanggaran di sisi distri­busi komersial,” kata mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini

Francine menekankan pentingnya penerapan Key Per­formance Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja Utama yang jelas dan objektif bagi seluruh direksi BUMD.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.