Dark/Light Mode

Sentimen Positif Terjaga

Pengamat: Stimulus Fiskal Dorong Konsumsi Domestik, Topang Pertumbuhan PDB

Selasa, 16 September 2025 13:38 WIB
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro (Foto: Istimewa)
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro optimistis, stimulus fiskal yang diluncurkan pemerintah pada semester II tahun 2025 (2H25) akan memberikan dorongan signifikan terhadap konsumsi domestik.

"Kami memperkirakan dengan adanya tambahan aliran dana langsung ke masyarakat, daya beli akan terjaga, terutama di kalangan kelompok rentan dan sektor padat karya," kata Andry, Selasa (26/9/2025).

Efek tersebut diperkirakan mampu menopang pertumbuhan Produk Domestik Brutto (PDB) dalam jangka pendek, sekaligus menjaga sentimen positif di tengah ketidakpastian global.

Andry menilai, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperluas penciptaan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan. Fokus pada sektor perdesaan, informal, dan padat karya berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja baru, mengurangi pengangguran, serta memperluas basis produktivitas nasional.

Langkah ini tidak hanya memberikan dampak langsung pada penurunan tingkat pengangguran, tetapi juga membentuk fondasi yang lebih kuat bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, stimulus ini juga menekankan transformasi struktural melalui penguatan sektor-sektor strategis. Termasuk perumahan, pangan, perikanan, dan perkebunan. 

Dukungan terhadap sektor tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi domestik, memperluas nilai tambah industri, serta memperkuat ketahanan pangan dan daya saing ekspor dalam jangka menengah.

Baca juga : Menteri Maman Dorong 3 Juta Rumah Jadi Mesin Pertumbuhan UMKM

"Bersamaan dengan itu, agenda deregulasi dan digitalisasi tata ruang juga kami perkirakan turut memperbaiki iklim usaha, menurunkan hambatan birokrasi, serta mempercepat realisasi investasi yang lebih besar ke sektor riil," papar Andry.

Dalam pandangannya, kombinasi kebijakan tersebut menghadirkan tantangan menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan melalui stimulus, dengan disiplin fiskal jangka menengah. Agar ruang kebijakan tetap tersedia untuk mengantisipasi guncangan eksternal di masa depan. 

"Dengan strategi fiskal yang lebih ekspansif, outlook defisit fiskal berpotensi melebar dari yang diperkirakan sebelumnya, meskipun diperkirakan masih terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB sesuai komitmen Pemerintah," pungkas Andry.

8 Program Akselerasi 

Dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (15/9/2025), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan Program Paket Ekonomi 2025 (8+4+5 program) untuk mendorong ekonomi 2H25 dengan total anggaran Rp 16,23 triliun. Berikut rinciannya:

1. Magang Lulusan Baru

Program ini menargetkan 20 ribu fresh graduates, uang saku Rp 3,3 juta/bulan selama 6 bulan. Total anggaran Rp 198 miliar pada tahun 2025, dan Rp 198 miliar pada tahun 2025.

2. Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Program ini menyasar 552 ribu pekerja sektor pariwisata. Mereka bebas PPh 21 selama 3 bulan. Program ini dianggarkan dengan biaya Rp 120 miliar pada tahun 2025.

3. Bantuan Pangan 

Program yang menargetkan 18,3 juta keluarga ini memberikan manfaat 10 kg beras pada Oktober-Desember 2025 dengan total anggaran Rp 7 triliun.

4. Diskon JKK & JKM 

Baca juga : TPL Raih Piagam Penghargaan Industri Hijau 2025 Dari Kementerian Perindustrian

Program yang menyasar 731 ribu pekerja transportasi online/logistik ini memberikan manfaat total Rp 42 juta untuk setiap pekerja. Biaya program senilai Rp 36 miliar ini ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan.

5. Program Perumahan BPJS Ketenagakerjaan 

Relaksasi bunga KPR/KPA, plafon BI Rate+3%, selisih bunga Rp150 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

6. Padat Karya Tunai

Program ini menargetkan 609 ribu penerima manfaat selama September–Desember 2015, dengan total anggaran Rp 5,3 triliun.

7. Deregulasi PP28

Program Percepatan OSS & RDTR digital ini akan menjangkau 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah 2026, dengan total anggaran Rp 175 miliar pada tahun 2025.

8. Program Perkotaan (DKI Pilot Project)

Peningkatan kualitas pemukiman & dukungan Gig Economy, sumber dana Pemda DKI Rp 2,7 triliun dan Kemenparekraf.

Selain itu, juga ada 4 program paket ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026, meliputi:

1. PPh Final 0,5% UMKM diperpanjang hingga 2029, total anggaran Rp 2 triliun (2025), target 542 ribu wajib pajak UMKM.

2. PPh 21 DTP Pariwisata tetap berlaku, estimasi Rp 480 miliar/tahun, untuk pekerja bergaji ≤ Rp10 juta.

3. PPh 21 DTP Padat Karya (tekstil, alas kaki, furnitur, kulit) menyasar 1,7 juta pekerja, dengan anggaran Rp 800 miliar.

4. Diskon JKK & JKM BPU diperluas ke 9,96 juta pekerja informal (petani, nelayan, buruh), dengan anggaran Rp 753 miliar.

Di luar itu, Pemerintah juga meluncurkan 5 paket kebijakan untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja mencakup:

Baca juga : Incar Pasar Lokal hingga Asia Pasifik, ELIT Siapkan Strategi Pertumbuhan 2025

1. Koperasi Desa Merah Putih: target 1,38 juta pekerja terserap pada 2025.

2. Kampung Nelayan Merah Putih: jangka panjang hingga 200 ribu pekerjaan.

3. Revitalisasi Tambak Pantura: serap 168 ribu pekerja.

4. Modernisasi Kapal Nelayan: tambahan 200 ribu pekerjaan.

5. Perkebunan Rakyat: replanting 870 ribu ha untuk komoditas tebu, kakao, kelapa, hingga pala yang diperkirakan membuka 1,6 juta lapangan kerja selama 2 tahun.

Untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan penciptaan nilai tambah, Pemerintah mengusulkan beberapa program meliputi:

1. Kredit Perumahan: plafon Rp 117 triliun, target 320 ribu rumah, bunga 5–6% p.a. tergantung dukungan dana pemerintah.

2. Revitalisasi Tambak Pantura: 20 ribu ha, tingkatkan produksi 1,18 juta ton senilai Rp 30,65 triliun.

3. Kampung Nelayan Merah Putih:1.100 titik, anggaran Rp 24,2 triliun.

4. Tambak Udang Terintegrasi: 1.361 ha untuk budidaya modern.

5. Modernisasi Kapal Perikanan: target 1.000 kapal, anggaran Rp 48 triliun.

Pemerintah juga menyampaikan untuk memberikan pengurangan kewajiban bunga dari 4% menjadi 2% kepada perbankan, dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan pemerintah ke perbankan sebesar Rp 200 triliun, apabila disalurkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.