Refleksi Harhubnas 2025, INSA Dorong Konsistensi Asas Cabotage

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners` Association (DPP INSA) mengajak seluruh pemangku kepentingan merefleksikan kembali peran sektor transportasi terhadap kedaulatan dan pertahanan negara.

Hal ini dalam rangka Menyambut Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang diperingati setiap 17 September. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, transportasi yang terintegrasi dan mengutamakan keselamatan merupakan kunci pembangunan nasional yang merata.

Carmelita menilai, jaringan transportasi darat, laut, udara, sungai, dan penyeberangan berperan penting memperlancar pergerakan orang, barang, dan jasa di seluruh kepulauan Indonesia.

Baca juga : Mbappe Belum Puas, Madrid Diminta Jaga Konsistensi

"Harhubnas menjadi kesempatan kita untuk mengingat kembali pentingnya peran transportasi dalam pembangunan negeri," kata Carmelita di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Menurutnya, peran transportasi tidak sebatas mempermudah mobilitas orang dan barang, melainkan juga menjadi faktor penentu daya saing nasional. 

Carmelita menekankan, sektor transportasi perlu mendapatkan perlindungan Pemerintah melalui regulasi yang tepat. Meskipun terbuka terhadap investasi, industri ini sejatinya mampu dijalankan oleh pelaku usaha nasional. Dengan regulasi yang berpihak dan iklim usaha kondusif, pengembangan sektor transportasi diyakini dapat berjalan optimal.

Baca juga : Resolusi PBB, Palestina, dan Konsistensi Indonesia di Garis Depan

Secara khusus, Carmelita menyoroti peran strategis pelayaran yang menjadi moda utama distribusi logistik di Indonesia. Lebih dari 90 persen perdagangan internasional mengandalkan jalur laut.

Berdasarkan data BPS, sepanjang Januari-Juni 2025, jumlah barang yang diangkut melalui angkutan laut dalam negeri mencapai 242,1 juta ton. Angkutan udara mencatat 343,8 ribu ton, sementara kereta api 35,4 juta ton. 

Kondisi ini menegaskan posisi pelayaran sebagai tulang punggung utama arus logistik nasional. "Perannya lebih dari sekadar alat mobilitas, tapi juga perekat persatuan yang menyatukan Indonesia dalam bingkai NKRI," tegas Carmelita.

Baca juga : Erudio Indonesia Gelar MEFest 2025, Dorong Generasi Muda Temukan Jati Diri

Ia juga mengingatkan, pelayaran memiliki dimensi strategis terkait kedaulatan bangsa melalui penerapan asas cabotage.  Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan terakhir disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.

Asas cabotage mewajibkan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan awak berkebangsaan Indonesia.  Kebijakan ini terbukti menjadi instrumen penting dalam menjaga pertahanan negara, seperti saat armada nasional bahu-membahu memasok batu bara ke PLTU pada awal 2022 untuk menghindari ancaman pemadaman listrik.

Dirinya menegaskan, asas cabotage adalah simbol kedaulatan negara. "Banyak negara lain seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Rusia juga konsisten menerapkannya. Maka penting bagi kita untuk konsisten menjaganya dari upaya relaksasi dengan dalih liberalisasi," ucapnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.