PLTN, Solusi Murah Dan Efisien Menuju Swasembada Energi

RM.id  Rakyat Merdeka - Akademisi di Kalimantan Timur (Kaltim) menilai penggunaan energi nuklir sebagai salah satu solusi strategis bagi Indonesia dalam mencapai swasembada energi nasional.

Selain murah dan efisien, nuklir dinilai mampu memperkuat ketahanan energi di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan keterbatasan sumber daya fosil.

“Kalau berbicara soal energi, terutama untuk kelistrikan, pengembangan potensi nuklir itu sangat penting. Orang yang memiliki konsentrasi di bidang energi pasti setuju soal nuklir,” kata Peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT MIgas) Balikpapan, Dr. Andi Jumardi, dalam diskusi publik bertema “Meneropong 1 Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Borneo” di Balikpapan, Kaltim, Kamis (17/10/2025).

Andi menilai, Pulau Kalimantan adalah salah satu wilayah potensial untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pasalnya, kondisi geologinya relatif aman dari gempa.

Dijelaskannya, hasil penelitian menunjukkan Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki cadangan uranium yang bisa diperkaya dan memenuhi kriteria keekonomian untuk mendukung proyek PLTN nasional.

“Saya pernah terlibat dalam penelitian tentang small modular reaktor dan uranium yang diperkaya. Yang lebih potensial untuk pengembangan PLTN justru di Kalimantan Barat, karena di sana ada cadangan uranium yang bisa memenuhi aspek keekonomian,” ujarnya.

Baca juga : Presiden Peduli Nasib Petani

Senada dengan Andi, ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo menyebut energi nuklir justru bisa menjadi solusi “manusiawi” untuk kesejahteraan rakyat.

Sebab selain bakal membuat listrik menjadi murah, PLTN juga rendah emisi. Dia menilai, riset-riset Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sudah sangat maju, namun dianggapnya belum diimplementasikan secara serius.

Sehingga, saat ini teknologi nuklir sudah jauh lebih aman dengan sistem modular generasi keempat yang efisien dan minim risiko.

“BATAN itu seperti orang yang disuruh latihan tinju, tapi nggak pernah naik ring. Sampai hasil riset teman-teman BATAN itu sudah sampai tembus plafon risetnya,” kata Purwadi.

Dia juga menyinggung pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi terbarukan yang pernah disampaikan Presiden pertama RI, Soekarno. Para akademisi di kampus pun juga sudah menunggu lampu hijau dari Pemerintah untuk pemanfaatan nuklir.

“Teman-teman Himpunan Mahasiswa Nuklir itu menunggu statement tentang Indonesia ‘go nuclear’. Padahal Soekarno itu pernah bilang tahun 1965, beliau sudah membayangkan suatu saat kita akan perlu nuklir,” ujarnya.

Baca juga : Revitalisasi Pasar Taman Puring Masih Menunggu Kesepakatan Pedagang

Sementara itu, pakar kebijakan publik Unmul, Dr. Saipul menilai energi nuklir memang memiliki keunggulan biaya produksi yang rendah. Namun, dalam penerapannya perlu tata kelola yang matang.

“Untuk tenaga nuklir, memang dari sisi biaya produksi lebih murah dibandingkan dengan diesel atau batu bara. Tapi biaya risikonya dan mitigasinya lebih tinggi. Misalnya kebocoran uranium dan dampak lingkungan, itu berbahaya,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menekankan perlunya standar keamanan dan penanganan risiko yang ketat sebelum proyek PLTN direalisasikan. Kendati demikian, Saipul tidak menutup peluang pengembangan nuklir di Indonesia.

Menurutnya, dengan sinergi antar lembaga dan dukungan internasional, Indonesia bisa memanfaatkan teknologi nuklir dengan aman. Dia menambahkan, kerja sama dengan negara-negara G20 yang sudah lebih berpengalaman bisa memperkaya teknologi dan meningkatkan keselamatan.

“Indonesia punya peluang untuk menerapkan energi nuklir. Tapi bahan bakunya harus diperhatikan, apakah kita punya bahan baku sendiri dengan biaya murah, atau masih harus impor dari luar?” katanya.

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mempersiapkan draft Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur Badan Pembangunan Pembangkit Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

Baca juga : Indonesia Dan Australia Jajaki Kerja Sama Pembangunan Keluarga

Perpres tersebut ditargetkan rampung tahun ini. Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan kehadiran Perpres itu akan menjadi dasar untuk mengeksekusi pembangunan pembangkit nuklir pertama di Tanah Air.

Dia mengatakan, draft awal peraturan tersebut sudah dibahas bersama Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum.

“Kami sudah berdiskusi,” kata Eniya usai menghadiri acara Human Capital Summit 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, (4/4/2025).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.