Polemik Deposito Jabar Rp 4,1 Triliun, KDM Siap Pecat Anak Buah Yang Ngibul

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM memastikan siap mencopot anak buahnya yang berbohong atau menyembunyikan fakta dan data sesungguhnya terkait polemik dana APBD Jabar, yang kabarnya disimpan dalam bentuk deposito senilai Rp 4,1 triliun. 

"Saya tidak akan segan-segan. Saya akan berhentikan pejabat itu. Ini adalah komitmen saya untuk menjaga integritas keuangan di Provinsi Jabar. Mau Sekda-nya salah, ma Kepala Badan Pengelola Keuangan-nya salah. Mau Kepala Badan Pendapatan Daerah-nya salah. Siapa pun yang tidak memiliki integritas, pasti saya berhentikan," tegas KDM via Instagram @dedimulyadi71, Rabu (23/10/2025).

Sebagai bentuk langkah penanganan terhadap polemik deposito Rp 4,1 triliun, KDM akan menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan data yang dimiliki kementerian tersebut. Serta bertemu pimpinan Bank Indonesia (BI) untuk menanyakan sumber data terkait dana APBD yang disimpan dalam bentuk deposito.

Selasa (21/10/2025) kemarin, KDM telah menyampaikan hasil penelusuran internalnya terkait polemik deposito Rp 4,1 triliun. 

Lewat akun Instagramnya, KDM membeberkan posisi kas daerah Provinsi Jabar yang diterbitkan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD). Di situ tertera angka Rp 2.380.930.534.522 atau hampir Rp 2,4 triliun. 

Baca juga : KDM Minta Buktikan Deposito Rp 4,17 T, Purbaya: Saya Bukan Pegawai Pemda Jabar

"Di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp 4,1 triliun. Jadi, kalau ada yang menyatakan ada uang Rp 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya," kata KDM, Selasa (21/10/2025).

KDM mengaku sudah bolak-balik ke Bank Jawa Barat (BJB), bahkan mengumpulkan dan memarahi staf untuk menanyakan soal deposito Rp 4,1 triliun. Tapi ternyata, duit segitu memang tidak ada. Dibuka di dokumen Kas Daerah, juga tidak ada.

Menurut KDM, membuktikan ada tidaknya duit Rp 4,1 triliun dalam bentuk deposito bukanlah perkara sulit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tinggal periksa kas daerah Jawa Barat. Pasti akan kelihatan, jika memang ada. 

Sebelumnya, dalam Rapat Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta pada Senin (20/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, dana daerah yang mengendap di bank mencapai Rp 234 triliun.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per 15 Oktober 2025, total ada 15 Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki simpanan tertinggi di bank. Tertinggi DKI Jakarta dengan angka Rp 14,6 triliun dan terendah Kabupaten Balangan senilai Rp 1,8 triliun. Jabar ada di nomor lima dengan angka Rp 4,1 triliun.

Tanggapan Purbaya 

Baca juga : Defisit APBN 2025 Rp 371 Triliun, Menkeu Purbaya: Masih Terkendali

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi klaim KDM menyebut Jabar tidak menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito Rp 4,1 triliun.

Purbaya mempersilakan KDM untuk membuktikan keberadaan dana APBD Jabar senilai Rp 4,1 triliun yang disimpan dalam bentuk deposito.

"Tanya aja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari. Kemungkinan besar, anak buahnya juga ngibulin dia lho. Kalau itu kan data laporan perbankan kan? Data Pemda sekian, ini sekian sekian," tutur Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (22/10/2025).

Purbaya menambahkan, data dana daerah yang mengendap di bank sejumlah Rp 234 triliun, yang dia disampaikan dalam Rapat Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta pada Senin (20/10/2025), sama dengan data Mendagri Tito Karnavian.

Purbaya mengaku heran, karena KDM tahu semua. Termasuk, data Jabar. Padahal, Purbaya tidak pernah menggambarkan data Jabar.

Baca juga : Dilirik Investor Global, Saham DADA Siap Ngebut Lagi

"Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah bilang Jabar berapa kan? Saya bilang, data di perbankan sekian punya Pemda. Data itu dari sistem laporan bank sentral," papar Purbaya.

Sedangkan mengenai klaim KDM yang menyebut tak ada dana APBD Jabar yang disimpan di deposito, Purbaya menjawab begini.

"Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa saja sendiri. Iya kan?" cetusnya.

"Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan perbankan setiap hari. Di situ ada flag, ada contrengan ini data punya siapa, punya siapa, punya siapa. Punya Pemda, depositonya jenis apa? Deposito, giro, dan lain-lain. Jadi, jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.