Dark/Light Mode

Indonesia Targetkan Produksi Sawit Hingga 92 Juta Ton Di 2045

Selasa, 4 November 2025 20:01 WIB
Diskusi publik bertajuk Peran Industri Sawit dalam Perekonomian Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045 Tempo Media Group, Selasa (4/11/2025). (Foto: Dok. Gapki)
Diskusi publik bertajuk Peran Industri Sawit dalam Perekonomian Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045 Tempo Media Group, Selasa (4/11/2025). (Foto: Dok. Gapki)

RM.id  Rakyat Merdeka - Industri kelapa sawit dinilai punya peran besar dalam perekonomian Indonesia.

Selain menjadi komoditas ekspor utama, sawit juga menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 16 juta orang, mulai dari petani, pekerja perkebunan, hingga pelaku usaha turunannya.

Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian Dida Gardera mengatakan, Indonesia memiliki sekitar 16,38 juta hektar lahan sawit, di mana 53 persen dikelola swasta, enam persen oleh BUMN dan sisanya sekitar 41 persen petani swadaya.

Dida mengatakan produktivitas sawit Indonesia masih dapat ditingkatkan. Saat ini rata-rata produksi masih di bawah empat ton per hektar. Sedangkan perusahaan besar mampu mencapai 10–12 ton per hektar.

“Melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), produktivitas diharapkan bisa naik dua hingga tiga kali lipat dalam empat tahun ke depan,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ‘Peran Industri Sawit dalam Perekonomian Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045 Tempo Media Group, Selasa (4/11/2025).

Menurut Dida, keunggulan utama sawit dibanding minyak nabati lain seperti bunga matahari atau rapeseed terletak pada produktivitasnya yang mencapai empat kali lipat.

“Sawit adalah komoditas dengan produktivitas lahan terbaik di dunia dan menjadi pilihan paling berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati global,” katanya.

Untuk menjawab tantangan keberlanjutan, pemerintah memperkuat kebijakan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Baca juga : Indonesia Kembali Pimpin Jaringan Produsen Vaksin Dunia

Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, sertifikasi ISPO kini mencakup seluruh rantai industri, dari perkebunan hingga sektor hilir.

“ISPO ini bersifat wajib. Bagi pekebun kecil, sertifikasi akan diberikan masa transisi empat tahun, dengan biaya yang seluruhnya ditanggung pemerintah,” ungkapnya.

Selain menjamin keberlanjutan, Pemerintah juga mengembangkan sistem informasi ISPO untuk memastikan keterlacakan dan transparansi data lahan.

Dengan sistem ini, setiap lahan yang tersertifikasi ISPO dapat diverifikasi bersih dari kawasan hutan dan tidak tumpang tindih. Ini akan menjadi game changer dalam tata kelola sawit di masa mendatang.

Dida menambahkan bahwa pengembangan biofuel, biogas, dan produk turunan nonpangan dari sawit juga menjadi peluang besar menuju ekonomi hijau.

Saat ini, terdapat sekitar 200 produk turunan sawit yang dikomersialisasikan, mulai dari kosmetik hingga bioavtur. Bahkan 40 persen kandungan biodiesel yang digunakan masyarakat berasal dari sawit.

Sementara, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Surjadi menyoroti pentingnya dimensi sosial dalam keberlanjutan industri sawit.

Pembangunan ekonomi tidak boleh terlepas dari kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Baca juga : Daya Saing Ekspor Bisa Turun

“Petani swadaya memegang peranan penting, namun banyak dari mereka hanya memiliki 2-3 hektare (ha) lahan dan menghadapi keterbatasan akses terhadap pupuk serta pendanaan,” ujar Surjadi.

Dia menekankan perlunya pendampingan kelompok petani agar dapat beroperasi secara efisien dan mendapatkan nilai tambah dari hasil panen.

“Idealnya, petani membentuk kelompok dan didampingi oleh perusahaan besar atau pemerintah agar memiliki posisi tawar yang lebih baik,” tuturnya.

Selain itu, Surjadi menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap buruh perkebunan sawit.

Menurut dia, para buruh juga bagian dari ekosistem sawit yang berhak mendapatkan penghidupan layak dan status kerja formal.

Surjadi menegaskan bahwa trade-off antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bisa diminimalkan.

“Penelitian itu menunjukkan bahwa win-win solution selalu tersedia. Dengan pengelolaan yang tepat, sawit di lahan gambut pun bisa mengurangi emisi sekaligus menjaga produktivitas,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan, target produksi sawit Indonesia pada 2045 mencapai 92 juta ton.

Baca juga : Ajinomoto Indonesia Tegaskan Semua Produknya Bersertifikat Halal

Angka ini hampir dua kali lipat dari produksi saat ini yang sekitar 53 juta ton.

Menurut Eddy, pembenahan sektor hulu industri sawit harus segera dibenahi. Hilirisasi tidak akan berhasil jika hulunya bermasalah. Produksi sawit stagnan dalam lima tahun terakhir.

“Gapki mendorong peningkatan produktivitas petani dan efisiensi di tingkat kebun," ujarnya.

Dia menyoroti dampak besar program biodiesel terhadap ekonomi daerah. Harga sawit sempat di bawah biaya produksi sebelum program biodiesel.

“Banyak petani membiarkan buahnya busuk di pohon. Sekarang, berkat program biodiesel, harga bisa bertahan dan ekonomi daerah ikut hidup,” ucapnya.

Dia menambahkan Gapki terus menjalankan program corporate social responsibility (CSR) di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat produktivitas dan hilirisasi.

“Kami ingin industri sawit tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga bermanfaat secara sosial dan ramah lingkungan,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.