Pulihkan Ekonomi Global, RI Eratkan Kerja Sama Internasional Dengan Negara G20

RM.id  Rakyat Merdeka - Munculnya berbagai tekanan global, termasuk mewabahnya Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) mendorong negara-negara G20 untuk meningkatkan kerja sama.

Dalam hal ini, Indonesia mengajak negara-negara G20 untuk terus mempererat kerja sama internasional, dan mengimplementasikan bauran kebijakan, untuk memperkuat pemulihan dan mendorong pertumbuhan ekonomi global.

Negara-negara G20 juga sepakat memperkuat pemantauan terhadap risiko global, khususnya yang berasal dari Covid-19.

Di samping meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko tersebut, serta sepakat untuk mengimplementasikan respon bauran kebijakan yang efektif. Baik dari sisi moneter, fiskal, maupun struktural.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20, yang dihadiri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Riyadh, Arab Saudi pada 22-23 Februari 2020.

Baca juga : Menpora Dukung Jetski Gelar Kejuaraan Internasional

Di tengah prospek pertumbuhan ekonomi global yang meningkat moderat, potensi risiko masih relatif tinggi. Termasuk ketegangan geopolitik, tensi perdagangan, dan ketidakpastian kebijakan.

Arab Saudi yang menjadi Presidensi G20 pada 2020, mengusung tema besar presidensi “Realizing the Opportunity of the 21st Century”.

Hal ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi, yang telah mengubah tatanan perekonomian global menuju ekonomi dan keuangan digital.

Namun demikian, akses dan partisipasi masyarakat dalam perekonomian - khususnya kelompok muda, perempuan, dan UMKM - dipandang masih belum optimal.

Ini membutuhkan upaya untuk membuka akses dan kesempatan bagi mereka, dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. Khususnya, melalui pemanfaatan teknologi.

Baca juga : Jokowi Perintahkan Menteri Kebut Belanja Anggaran

Di samping itu, pembukaan akses terhadap sumber pendanaan melalui pengembangan pasar modal domestik dan penguatan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di era ekonomi digital, juga menjadi agenda Presidensi G20 Arab Saudi.

Gubernur BI Perry Warjiyo mendukung agenda Presidensi G20 Arab Saudi, terkait pengembangan pasar modal domestik. Selain itu, Gubernur BI juga menggarisbawahi pentingnya resiliensi perekonomian, sebagai pondasi pengembangan pasar modal domestik.

"Kami menekankan pentingnya peningkatan basis investor domestik, memitigasi volatilitas aliran modal, dan menjaga integritas pasar modal untuk mencegah fraud dan menjaga kredibilitas. Di sektor keuangan, penguatan sistem keuangan melalui implementasi agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi menjadi fokus para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20," papar Gubernur BI dalam keterangan resminya, Senin (24/2).

Terkait hal tersebut, G20 menyambut baik rencana Financial Stability Board (FSB), Committee on Payments and Market Infrastructure, dan Standard Setting Bodies (SSBs) lainnya dalam menyusun peta jalan (roadmap) penguatan sistem pembayaran lintas negara (cross border payments), dan mempersiapkan transisi suku bunga acuan dari London Interbank Offered Rate (LIBOR), yang akan dihentikan penggunaannya pada tahun 2021.

Hal ini ditanggapi positif oleh Gubernur BI. "Kami mendukung Presidensi G20 Arab Saudi, khususnya cross border payments dan transisi LIBOR. Bank Indonesia telah meluncurkan visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang menjadikan cross border payments, sebagai salah satu elemen penting. Termasuk, mendukung partisipasi fintech dan digital payment services dalam mendorong cross border payments yang lebih efisien, aman dan murah," jelasnya.

Baca juga : 2023, RI Stop Ekspor Gas Ke Singapura

Bank Indonesia telah bekerja sama dengan otoritas terkait untuk mempersiapkan transisi LIBOR oleh perbankan di Indonesia, dan menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam proses transisi tersebut.

F20 di bawah Presidensi G20 Arab Saudi akan menyusun pedoman untuk meningkatkan inklusi keuangan secara digital kepada kelompok muda, perempuan, dan UMKM.

Selain itu, pembahasan isu-isu penting lainnya di sektor keuangan masih berlanjut seperti pengaturan/pengawasan terkait global stablecoin (GSC), mengatasi fragmentasi pasar keuangan, meningkatkan ketahanan siber (cyber resilience), dan evaluasi dampak dari implementasi agenda reformasi di sektor keuangan. Termasuk, terhadap kondisi Too Big To Fail (TBTF). [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.