MBG Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Pemerintah dinilai memiliki dua sisi: bisa jadi penggerak ekonomi rakyat, tapi juga berpotensi menimbulkan beban fiskal dan ketergantungan impor jika tidak dikelola dengan baik.

“Program Makan Bergizi Gratis tentu membawa dampak positif, terutama dalam meningkatkan gizi anak-anak dan membuka lapangan kerja baru di sektor pangan. Tetapi di sisi lain, bila kebutuhan bahan makanannya tidak dipenuhi dari dalam negeri, program ini justru bisa mendorong impor pangan,” ujar pengamat ekonomi Esther Sri Astuti, Kamis (13/11/2025).

Esther menjelaskan, keberhasilan MBG sangat bergantung pada rantai pasok domestik. Bila bahan pangan seperti susu, telur, tepung, dan sumber karbohidrat lainnya diserap dari petani dan produsen lokal, maka akan muncul efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi daerah.

“Dampaknya bisa sangat baik bila pemerintah memastikan pasokan berasal dari dalam negeri. Misalnya, di Papua bisa menggunakan sagu, di Nusa Tenggara Timur memakai tepung lokal, atau di Madura memanfaatkan jagung. Pendekatan berbasis pangan lokal bukan hanya memperkuat ekonomi rakyat, tetapi juga menumbuhkan kemandirian pangan nasional,” jelasnya.

Baca juga : Sektor Pertambangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Berbagai Daerah

Namun, Esther mengingatkan ada tantangan logistik dan risiko teknis dalam pelaksanaan program MBG. Terutama di tahap distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

“Distribusi makanan ini harus dikelola secara profesional. Kalau pengiriman terlambat, bahan makanan bisa basi. Risikonya bukan hanya kerugian ekonomi, tapi juga keselamatan anak-anak. Kasus keracunan bisa saja terjadi bila sistemnya tidak rapi,” kata Esther.

Untuk mengantisipasi hal itu, ia menyarankan agar Pemerintah menggandeng komite sekolah dan dapur umum lokal, seperti yang diterapkan di Jepang.

“Di Jepang, dapur umum dikelola bersama komite sekolah sehingga menu dan bahan makanan bisa dikontrol dengan baik. Ini jauh lebih efektif ketimbang menyerahkan semuanya ke pihak ketiga tanpa pengawasan langsung,” tuturnya.

Baca juga : Mendagri: ASN Tangguh Kunci Ketahanan dan Keberlangsungan Negara

Selain soal logistik, Esther juga menyoroti dampak fiskal dari program ini. Menurutnya, MBG merupakan kebijakan konsumtif yang membutuhkan dana besar dan berkelanjutan, sehingga perlu pengawasan ketat agar tidak mengorbankan program produktif lainnya.

Ia menyarankan agar program MBG tidak langsung dijalankan secara masif, tetapi dimulai dengan pilot project di daerah-daerah dengan tingkat stunting tinggi.

“Lebih baik dimulai dari daerah prioritas dulu. Dari situ bisa dievaluasi efektivitas, mekanisme distribusi, hingga potensi kebocorannya. Setelah hasilnya jelas, baru diperluas secara bertahap,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini.

Lebih jauh, Esther menegaskan, keberhasilan MBG bukan diukur dari seberapa banyak anak menerima makanan gratis, tetapi sejauh mana program ini mendorong tumbuhnya ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Baca juga : AgenBRILink Dorong Kopdes Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Desa

“Kalau pelaksanaannya baik, MBG bisa menggerakkan ekonomi desa, memperkuat industri pangan lokal, dan menambah lapangan kerja. Tapi kalau asal-asalan, hanya akan menjadi proyek sesaat tanpa dampak ekonomi nyata,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.