Kemenperin: PMK 82 Kerek Kualitas Layanan Vokasi Industri

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Di Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri. Regulasi tersebut dapat memperkuat kualitas layanan pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Doddy Rahadi menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

“PMK ini memberi fleksibilitas bagi BLU pendidikan vokasi untuk menetapkan tarif layanan secara lebih realistis, berbasis biaya riil, durasi, fasilitas, serta kebutuhan lokal. Regulasi ini memberi ruang gerak lebih besar untuk meningkatkan kualitas layanan,” ujar Doddy.

PMK 82/2025 ditetapkan pada 19 November 2025 dan diundangkan 28 November 2025. Aturan tersebut mengatur dua kelompok besar tarif, yakni tarif akademik dan tarif penunjang akademik.

Baca juga : Menpora Erick: Indonesia Harus Jadi Kekuatan Baru Industri Olahraga

Pada jenjang diploma, tarif maksimum telah diatur pada kisaran Rp 8,5 juta per semester untuk D3 dan Rp 9,5 juta untuk D4. Ketentuan tersebut memberi kepastian bagi masyarakat sekaligus transparansi biaya bagi institusi vokasi yang dikelola sebagai BLU.

“Aturan ini bukan tarif tunggal nasional. BLU diperbolehkan menyesuaikan tarif sesuai biaya per unit layanan minimalnya, kondisi setempat, serta jenis layanan yang diberikan,” katanya.

Melalui skema ini, layanan non-akademik seperti penggunaan laboratorium, pelatihan tambahan, hingga sertifikasi dapat memiliki tarif berbeda sesuai fasilitas masing-masing.

Doddy menegaskan, BLU harus dikelola secara profesional dan berorientasi produktivitas. Pendapatan tidak boleh sekadar disimpan, tetapi harus diputar untuk meningkatkan kualitas layanan.

Baca juga : Kementerian UMKM Hadirkan Layanan Pelindungan & Pemulihan Ekonomi UMKM Di Sumut

“BLU bukan untuk menumpuk dana. Dana harus kembali ke kegiatan pengembangan fasilitas, peralatan, hingga peningkatan kompetensi SDM. Ini prinsip dasar BLU: fleksibel, produktif, dan memberi manfaat langsung bagi layanan publik,” ujarnya.

Ia mencontohkan pengalaman unit BLU lain di bawah Kemenperin yang berhasil meningkatkan pendapatan setelah memperkuat tata kelola dan investasi alat uji.

Dalam kesempatan itu, Doddy juga menugaskan sejumlah satuan kerja untuk mempercepat proses menuju BLU baru. “Ada empat BLU baru yang ditargetkan terbentuk, dan disusul lima berikutnya. Saya minta seluruh satker menyiapkan dokumen dan pemenuhan persyaratan dengan baik,” katanya.

Selain membahas regulasi baru, Doddy menekankan, penguatan pendidikan vokasi menjadi bagian penting dalam Strategi Baru Industrialisasi Nasional yang tengah disusun Kemenperin.

Baca juga : 131 Perusahaan Ikuti Transformasi Industri

“Salah satu pilar utama adalah penguatan SDM industri. Vokasi adalah tulang punggung industri. Semua harus disiapkan untuk menjawab arah industri masa depan—semikonduktor, AI, industri hijau, hingga manufaktur modern,” ujarnya.

Ia mengatakan, Kemenperin mengelola 11 Politeknik, 2 Akademi Komunitas, 7 Balai Diklat Industri, 9 SMK.

Kemenperin juga meluluskan hampir 3.000 orang dalam wisuda serentak tahun ini. Lulusan tersebut langsung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri melalui berbagai skema link and match, termasuk Magang Nasional yang diinisiasi pemerintah.

“Pada batch ketiga Magang Nasional, sudah masuk lebih dari 100 ribu pendaftar hanya dua hari setelah sosialisasi. Ini menunjukkan besarnya minat dan peran vokasi dalam menyiapkan tenaga kerja siap industri,” katanya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.