Impor 105 Ribu Pick Up Ancam Industri Otomotif, Kadin Minta Dibatalkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dibatalkan. 

Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin Saleh Husin mengatakan, impor kendaraan dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dinilai dapat mematikan industri otomotif dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, serta bertentangan dengan agenda industrialisasi yang tengah didorong pemerintah.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Bapak Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Saleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah hanya dapat tercapai apabila industri dalam negeri tumbuh kuat. Presiden, lanjutnya, berulang kali menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan mendorong ekspor.

Baca juga : Wamenperin Dorong Hilirisasi Industri Makanan dan Minuman

Saleh menilai kebutuhan mobil pikap untuk KDKMP seharusnya menjadi momentum memperkuat industri otomotif nasional. Ia mengingatkan bahwa impor CBU akan berdampak luas terhadap industri komponen otomotif sebagai backward linkage industri perakitan kendaraan bermotor.

“Semakin kuat produksi komponen lokal, semakin tinggi TKDN, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda terhadap perekonomian. Sebaliknya, jika pasar didominasi kendaraan impor utuh, industri komponen nasional ikut tertekan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India yang terdiri atas 35.000 unit pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra, 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman dilakukan bertahap sepanjang 2026 dan sebanyak 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia.

Padahal, kata dia, ejumlah pabrikan seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi Motors, Wuling Motors, DFSK, Toyota, dan Daihatsu memproduksi kendaraan niaga ringan di dalam negeri.

Baca juga : Pasar Domestik Tertekan, Ekspor Jadi Penyelamat Industri Otomotif

Total kapasitas produksi pikap nasional bahkan disebut mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) rata-rata di atas 40 persen. Mayoritas kendaraan yang diproduksi merupakan tipe 4x2 dan didukung jaringan layanan purna jual yang luas. Untuk tipe 4x4, industri dalam negeri dinilai mampu memproduksi meski memerlukan waktu persiapan.

Saleh menambahkan, secara regulasi kendaraan bermotor memang termasuk barang bebas impor dan tidak masuk kategori larangan dan pembatasan. Namun, ia menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian agar agenda penguatan industri nasional tetap terjaga.

“Pembangunan desa dan penguatan koperasi semestinya menjadi penggerak industri dalam negeri, bukan sebaliknya,” kata Saleh.

Ia berharap pemerintah dapat merancang skema yang lebih mendukung industri domestik, seperti prioritas kendaraan dengan TKDN tinggi atau perakitan dalam negeri (CKD/IKD), sehingga program Koperasi Merah Putih sekaligus menjadi stimulus bagi industri otomotif nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga : NasDem Dorong Agar Masa Pendidikan Bisa Dipangkas

Sebelumnya, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengatakan keputusan membeli kendaraan dari India didasarkan pada pertimbangan harga. Menurut dia, harga pick up 4x4 yang tersedia di pasar Indonesia relatif tinggi.

“Produk-produk yang ada, dari mana pun yang menyuplai pasar Indonesia, untuk tipe 4x4 harganya sangat mahal,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Selain faktor harga, ia menyebut industri otomotif nasional dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan 70.000 unit pick up 4x4 dalam kurun waktu yang ditetapkan Agrinas. Jika dipaksakan kepada produsen dalam negeri, dikhawatirkan dapat mengganggu distribusi komoditas lainnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.