Mandek Bertahun-tahun, Blok Masela Diberesin Purbaya

 Sebelumnya 
Keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) baru akan diambil setelah hasil tender EPC memberikan kepastian biaya. Inpex menargetkan konstruksi EPCI dapat dimulai pertengahan tahun depan. 

Sejak proyek dilanjutkan kembali, Inpex telah merealisasikan survei darat dan lepas pantai senilai sekitar 100 juta dolar AS. Progres FEED disebut telah mencapai sekitar 20 persen. 

Dari sisi perizinan, lahan non-kehutanan telah diperoleh pada 2024, sementara izin kawasan hutan disetujui awal tahun ini. Persetujuan lingkungan juga telah terbit. “Sebagian besar izin utama sudah tersedia, meski masih ada beberapa persetujuan administratif sebelum konstruksi penuh dimulai,” kata Jarrad. 

Baca juga : Lawan KPK Di Praperadilan, Yaqut Dikawal Banser

Terkait alokasi produksi, pembagian pasar domestik dan internasional masih dibahas. Inpex menegaskan komitmen memaksimalkan pasar dalam negeri, namun tetap membutuhkan pembeli internasional untuk menopang pembiayaan proyek. 

Untuk pasar domestik, Inpex telah berdiskusi dengan PGN, PLN, dan Pertamina. Respons disebut positif dan pembahasan masih berjalan. Perusahaan menargetkan adanya letter of intent sebelum FID dan komitmen penjualan lebih pasti setelahnya. 

Menanggapi hal itu, Purbaya menyatakan pemerintah siap melakukan penyesuaian kebijakan bila terdapat regulasi yang menghambat daya saing proyek di pasar global. Pemerintah juga meminta kejelasan alokasi produksi untuk domestik sebagai bagian dari dukungan menuju FID. 

Baca juga : Isu Maritim Panas Di Laut, Ramai Di Panggung Narasi

Sekedar informasi. Lapangan Abadi di Blok Masela merupakan salah satu proyek hulu migas terbesar di Indonesia. Blok ini berada di Laut Arafura, sekitar 400 kilometer dari Kepulauan Tanimbar, Maluku, dengan cadangan gas diperkirakan mencapai 10,73 triliun kaki kubik (TCF). 

Proyek dikelola konsorsium yang dipimpin Inpex Corporation melalui Inpex Masela Ltd dengan hak partisipasi 65 persen. Mitra lainnya PT Pertamina Hulu Energi Masela 20 persen dan Petronas Masela Sdn. Bhd 15 persen. 

Sejak ditemukan pada 1998, proyek ini mengalami berbagai perubahan rencana pengembangan (Plan of Development/POD). Awalnya dirancang menggunakan skema terapung (Floating LNG/FLNG). Namun kemudian diputuskan menggunakan skema darat (Onshore LNG) dengan pertimbangan efisiensi biaya dan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Maluku. 

Baca juga : Dony Oskaria: Langkah Percepat Transformasi Tata Kelola BUMN

Perubahan skema ini sempat memicu polemik panjang dan menyebabkan penundaan bertahun-tahun. Selain itu, pembebasan lahan, perizinan lingkungan, dan koordinasi lintas instansi menjadi tantangan besar. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.