Dark/Light Mode

Belajar Ilmu Keamanan Laut Di Filipina (1)

Isu Maritim Panas Di Laut, Ramai Di Panggung Narasi

Rabu, 25 Februari 2026 07:30 WIB
Juru Bicara Dewan Keamanan Laut (NMC) Filipina Alexander Lopez (kanan) dan Direktur Direktur La Trobe Centre for Global Security Prof. Rebecca Strating dalam pertemuan dengan peserta Southeast Asia Maritime Media Visits Program (SEAMMVP) di Manila, Filipina, Februari 2026. (Foto: Firsty Hestyarini/RM.id)
Juru Bicara Dewan Keamanan Laut (NMC) Filipina Alexander Lopez (kanan) dan Direktur Direktur La Trobe Centre for Global Security Prof. Rebecca Strating dalam pertemuan dengan peserta Southeast Asia Maritime Media Visits Program (SEAMMVP) di Manila, Filipina, Februari 2026. (Foto: Firsty Hestyarini/RM.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Jurnalis Rakyat Merdeka Firsty Hestyarini kembali mengikuti Southeast Asia Maritime Media Visits Programme (SEAMMVP) yang diinisiasi La Trobe Asia, dengan dukungan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT). Program yang diawali di Canberra, Australia, pada akhir Oktober 2025, berlanjut di Filipina pada 9-14 Februari 2026. Berikut laporannya.

Dalam program kali ini, sebanyak 12 jurnalis dari Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam, tidak hanya menimba ilmu di meja diskusi. Tetapi juga berkesempatan menjelajahi kapal penjaga pantai Filipina: BRP Teresa Magbanua dan kapal perang Australia: HMAS Toowomba. Serta melihat langsung kehidupan nelayan di San Felipe, Zambales, yang tak lagi bisa melaut ke Scarborough Shoal karena sengketa Laut China Selatan (Laut Filipina Barat).

Cuaca Manila cerah saat menyambut saya dan dua jurnalis lain dari Indonesia di Terminal 3 Ninoy Aquino International Airport (NAIA), pada Senin (10/2/2026) sekitar pukul 07.15. Kami tiba setelah menempuh penerbangan selama 4 jam 15 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dengan menggunakan Philippines Airlines.

Dari bandara NAIA, kami lanjut naik mobil menuju hotel tempat menginap. Perjalanan menuju hotel yang hanya berjarak sekitar 8 km itu, diwarnai sedikit kemacetan pagi hari, karena banyak warga yang hendak pergi bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas lainnya. 

Baca juga : Dony Oskaria: Langkah Percepat Transformasi Tata Kelola BUMN

Dewan Maritim Nasional (NMC) Filipina menyambut baik kunjungan media SEAMMVP, yang dinilai memiliki arti penting karena berinvestasi pada hal yang fundamental. 

Juru Bicara NMC Alexander Lopez berharap, SEAMMVP dapat melahirkan komunitas jurnalis yang mampu menavigasi isu-isu kompleks dengan mengedepankan aspek ketelitian, keseimbangan, dan kesadaran regional.

“Jika berhasil, kita membantu memastikan laut yang menjadi penghubung antar bangsa, menjadi ajang kerja sama, bukan karena konfrontasi,” kata Lopez di Manila, Selasa (11/2/2026).

Dia menjelaskan, hiruk-pikuk peristiwa maritim saat ini tak hanya terjadi di laut, tetapi juga dipentaskan di panggung narasi. Sehingga, jurnalis memiliki peran penting untuk menjadi penyampai informasi yang benar, agar publik tidak tercemar berita hoax

Baca juga : Feriyansyah: Butuh Political Will Untuk Perubahan

“Cara jurnalis melaporkan, memverifikasi, dan menjelaskan suatu kejadian dapat memperkuat stabilitas atau justru meningkatkan tensi. Inilah sebabnya, mengapa peran jurnalis menjadi sangat penting,” kata Lopez. 

Dalam konteks maritim, Lopez menegaskan, tindakan Filipina sepenuhnya berdasarkan pada hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law Of the Sea/UNCLOS) dan Putusan Arbitrase 2016. 

UNCLOS adalah sebuah perjanjian internasional komprehensif yang menetapkan kerangka hukum tertinggi untuk mengatur segala aspek lautan. Termasuk batas maritim, penggunaan sumber daya, navigasi, dan perlindungan lingkungan. Konvensi yang disepakati pada 1982 dan diberlakukan pada 1994 ini, mengatur zona seperti laut teritorial (12 mil), zona tambahan, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 

Sementara Putusan Arbitrase 2016 Filipina adalah kemenangan hukum bersejarah bagi Filipina di Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag, Belanda, yang menetapkan klaim nine-dash line (sembilan garis putus-putus) China di Laut China Selatan, tidak memiliki dasar hukum internasional. 

Baca juga : Kurniasih Mufidayati: Kita Butuh Untuk Kualitas Pendidikan

Filipina meyakini, datangnya hak selalu disertai oleh tanggung jawab. Segala perbedaan yang ada, harus dikelola dengan cara-cara yang menjaga keselamatan, kepastian, dan perdamaian. Sehingga, tindakan di laut yang memunculkan risiko bagi awak kapal, mengganggu aktivitas yang sah, atau meningkatkan kemungkinan salah perhitungan akan menjadi perhatian serius. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.