Wamenkomdigi: Integrasi Pos Dan Kurir Online Tekan Biaya Logistik

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan integrasi layanan pos komersial dan layanan pengantaran berbasis permintaan (on-demand) menjadi langkah konkret untuk menekan biaya logistik nasional yang masih berada di atas 14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut Nezar, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan 8,98 persen secara tahunan, bahkan pada triwulan I 2025 mendekati 9 persen. Sektor tersebut menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja dan menangani hingga 7 juta paket per hari.

“Ini menunjukkan betapa vitalnya lapangan usaha transportasi sebagai tulang punggung ekonomi digital,” ujar Nezar dalam Focus Group Discussion bertema “Regulasi Pos dan Peran Layanan Pengantaran Berbasis Permintaan” yang digelar idEA di Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Baca juga : Sekjen Komdigi: Agentic AI Kunci Kebijakan Publik Presisi di Era Digital

Ia menilai tingginya biaya logistik berdampak langsung pada harga barang, daya saing UMKM, serta ongkos kirim yang dibayar masyarakat. Karena itu, integrasi sistem dan adopsi konsep smart logistics menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional.

Melalui Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pos Komersial, pemerintah menata ulang peran pos sebagai pengelola rantai pasok e-commerce nasional. Pos tidak lagi sekadar mengirim barang, melainkan bertindak sebagai konsolidator jaringan, pengelola standar, dan pengendali kualitas layanan.

Di sisi lain, layanan pengantaran berbasis permintaan dinilai memperkuat tahap first mile dan last mile yang membutuhkan kecepatan serta fleksibilitas tinggi.

Baca juga : Registrasi Kartu HP Wajib Data Biometrik

“Keberadaan layanan pengantaran berbasis permintaan ini sangat nyata. Kita tidak bisa abai terhadap kontribusinya yang telah memperlancar dan membangkitkan dinamika ekonomi digital,” kata Nezar.

Ia menegaskan integrasi pos dan layanan on-demand bertujuan menciptakan sistem yang saling melengkapi. Pos membangun struktur dan tata kelola, sementara layanan berbasis permintaan menghadirkan respons cepat di lapangan. Model tersebut diharapkan mampu menekan biaya distribusi, mempercepat pengiriman, serta menjaga keberlanjutan jutaan pekerja di sektor logistik.

Nezar juga menekankan pentingnya penerapan level playing field melalui monitoring transparan dan skema infrastructure sharing. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri besar, UMKM, hingga pekerja pengantaran.

Baca juga : Hari Ibu, Menkomdigi Minta Anak Tak Dibiarkan Sendirian Di Ruang Digital

“Kami mengharapkan masukan dari pelaku industri agar formulasi kebijakan dapat mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan dan menghadirkan solusi yang adil,” ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital membuka ruang diskusi lanjutan, termasuk koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait aspek transportasi dan tarif. Pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem logistik yang lebih efisien agar harga barang lebih terkendali, UMKM semakin kompetitif, dan masyarakat memperoleh layanan pengiriman cepat dengan biaya yang rasional.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.