Sekjen Komdigi: Agentic AI Kunci Kebijakan Publik Presisi di Era Digital

RM.id  Rakyat Merdeka - Teknologi Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI) perlu dimanfaatkan sebagai instrumen strategis negara untuk mendorong kebijakan publik yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis data di era digital. Penegasan tersebut disampaikan Sekjen Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, dalam acara Governance Agentic AI, di Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2026).

Ismail menilai, penguasaan Agentic AI menjadi krusial agar Pemerintah mampu membaca pola hidup digital masyarakat secara komprehensif dan merumuskan kebijakan yang benar-benar tepat sasaran.

“Hari ini, pola hidup masyarakat terekam melalui mesin pencari, aplikasi percakapan, media sosial, hingga marketplace. Namun, Pemerintah justru tidak berada pada posisi yang cukup untuk membaca sumber data tersebut secara utuh. Akibatnya, kebijakan publik, termasuk pariwisata dan transportasi, sering kali tidak tepat sasaran,” ujar Ismail, seperti dimuat di laman komdigi.go.id.

Baca juga : Yastroki Ingatkan Pentingnya Kebijakan Politik Pemerintah Sikapi Bencana Otak

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada kepemilikan data, melainkan pada aksesibilitas dan kemampuan negara membaca pola secara agregat untuk kepentingan publik, tanpa melanggar privasi dan prinsip hukum.

Selain aspek data, Ismail juga menyoroti peran strategis Agentic AI dalam memperkuat kedaulatan digital nasional, membuka peluang ekonomi baru, serta menciptakan lapangan kerja bernilai tambah bagi talenta digital Indonesia.

“Banyak solusi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membutuhkan penyesuaian dengan konteks Indonesia. Jika kita hanya mengadopsi teknologi jadi, maka kita akan selalu berada di lapisan paling bawah. Agentic AI memberi peluang agar anak-anak bangsa ikut mengembangkan solusi yang relevan dengan kebutuhan nasional,” tuturnya.

Baca juga : Menkomdigi: PP TUNAS Perkuat Peran Orang Tua Lindungi Anak dari Penipuan Digital

Dalam implementasinya, Ismail menekankan pentingnya kerangka etika dan batasan yang jelas sejak awal agar pemanfaatan Agentic AI dapat berjalan secara bertanggung jawab dan meminimalkan risiko.

“Ini bukan semata soal teknologi, tetapi membangun sistem dan budaya. Harus jelas batasnya, kapan masuk wilayah hukum, kapan etika, dan bagaimana risikonya dimitigasi secara nyata dan implementatif,” tegasnya.

Untuk mendukung pengembangan tersebut, Ismail menegaskan peran Kemkomdigi sebagai orkestrator pembangunan infrastruktur AI nasional. Menurutnya, skala investasi dan kompleksitas teknologi AI tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada swasta secara terpisah.

Baca juga : Beckham Ungkap Kunci Kemenangan Persib atas Persija di Derby Klasik

“Indonesia negara besar dengan kebutuhan besar. Infrastruktur AI harus diarahkan dan diorkestrasi dengan jelas agar tidak tertinggal dan benar-benar mendukung kepentingan nasional,” ujarnya.

Ismail pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga talenta muda, untuk bersinergi membangun ekosistem Agentic AI Indonesia yang berdaulat, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

“Start-nya harus sekarang, now or never. Kita ingin Agentic AI berkembang di Indonesia dengan arah yang jelas dan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.