ASPEBINDO dan Satgas Energi HIPMI Siap Kawal Swasembada Energi Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) bersama Satuan Tugas Energi Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Satgas Energi BPP HIPMI) dan Energi HUB menggelar forum dialog yang mempertemukan regulator, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pelaku usaha swasta. Dialog bertajuk Energy Supply Chain Opportunity for Energy Security tersebut digelar di Jakarta, 18 Februari 2026.

Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira mengatakan tahun 2026 merupakan tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai mewujudkan salah satu visi Asta Cita, yakni kedaulatan energi, bukan hal mudah di tengah tantangan global.

“Kita adakan diskusi, membedah tantangan-tantangan yang ada, dan mudah-mudahan juga menjadi salah satu masukan yang bisa kita sampaikan juga kepada stakeholder,” kata Anggawira.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Budi Mantoro, Ketua Satgas Energi BPP HIPMI Jay Singgih, Direktur Armada PT Pertamina International Shipping Muhammad Irfan Zainul Fikri, Direktur Utama PT Krakatau Internasional Port Noor Fuad, Sekretaris Perusahaan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Aditya Yudanto, serta Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina Patra Niaga Teddy Bariadi.

Anggawira berharap melalui kolaborasi tersebut dapat terjalin sinergi antara berbagai pihak, baik BUMN maupun pengusaha swasta.

Menurutnya, pengusaha swasta juga perlu mendapatkan playing field yang sama agar tercipta kolaborasi yang saling menguntungkan.

Distribusi Energi Bergantung Transportasi Laut

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Budi Mantoro, mengatakan lebih dari 90 persen distribusi energi nasional, khususnya batubara, bergantung pada transportasi laut.

Indonesia sendiri merupakan produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Sebagian besar distribusinya dilakukan melalui jalur laut, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

Baca juga : PLN EPI Pastikan Pasokan Energi Pembangkit Aman Jelang Lebaran

Pada sektor minyak dan gas bumi, distribusi BBM dan LPG antar pulau juga sangat bergantung pada armada kapal tanker.

Pentingnya Kejelasan Kebijakan Energi

Direktur Armada PT Pertamina International Shipping Muhammad Irfan Zainul Fikri mengatakan pembahasan mengenai resiliensi energi harus dimulai dari sektor hulu.

Ia menilai kejelasan arah kebijakan pemerintah dalam menentukan jenis energi yang digunakan menjadi faktor penting, apakah tetap berbasis bahan bakar fosil atau beralih ke energi alternatif seperti liquefied natural gas (LNG), hidrogen, maupun energi transisi lainnya.

“Kami di Pertamina International Shipping ada satu pakem yang namanya ‘vessel follow the cargo’. Kita juga tidak bisa kemudian menyediakan kapal-kapal LNG, kapal-kapal batubara tanpa kita secure bahwa dari sisi supply chain terkait dengan penguatan energy resilience di Indonesia sudah firm di sana,” jelas Irfan.

Tantangan Distribusi Energi

Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina Patra Niaga Teddy Bariadi menyoroti tantangan distribusi energi akibat keterbatasan akses laut di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurutnya, di beberapa daerah seperti Kalimantan, banyak depo yang hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai sehingga membutuhkan kapal berukuran kecil. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan antrean kapal serta hambatan distribusi, terlebih dengan kapasitas penyimpanan yang terbatas.

“Peluang sangat besar mungkin bagi kita sebagai negara kepulauan, bahwa kapal-kapal yang bisa melalui perairan yang dangkal itu sangat prospektif,” ungkap Teddy.

Peran Transportasi Batubara

Sekretaris Perusahaan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Aditya Yudanto mengatakan sejak awal 2023 perusahaan tersebut menjadi bagian dari PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).

Baca juga : FSPPB Siap Sampaikan Gagasan Ketahanan Energi Nasional Ke Presiden

Menurutnya, perusahaan memiliki visi SOLID, yakni menjaga keberlanjutan ketersediaan transportasi untuk memastikan pasokan energi primer bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Kemudian kami hadir sebagai price setter, menjadi best practice dan juga ekspansi. Kami ditugaskan juga oleh PLN untuk mencari market di luar PLN,” jelas Aditya.

Saat ini PT Pelayaran Bahtera Adhiguna melayani transportasi batubara ke sekitar 40 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), baik milik PLN Group maupun independent power producer (IPP), mulai dari Nagan Raya di Aceh hingga Papua.

Sebagian besar bisnis perusahaan masih didominasi transportasi batubara, dengan kontribusi sekitar 95 persen terhadap pendapatan.

Peluang Kolaborasi Industri

Direktur Utama PT Krakatau Internasional Port Noor Fuad menyatakan pihaknya terbuka untuk berkolaborasi guna mempercepat birokrasi serta memperkuat ketahanan industri nasional.

Ia menawarkan solusi jangka pendek melalui fasilitas coal blending di pelabuhan laut dalam Selat Sunda.

Menurutnya, fasilitas tersebut dapat memangkas waktu siklus pengiriman batubara dari Kalimantan ke Jawa serta menghindari antrean di pelabuhan dangkal. Selain itu, pelabuhan tersebut memiliki koneksi kapal roll-on/roll-off (Ro-Ro) ke Lampung dan jaringan kereta api hingga Surabaya.

HIPMI Dorong Kemandirian Energi

Ketua Satgas Energi BPP HIPMI Jay Singgih mengatakan Satuan Tugas Energi HIPMI dibentuk pada Juli–Agustus untuk mendorong keterlibatan pengusaha muda dalam industri energi nasional.

Baca juga : Di Unhas, Eddy Soeparno Dorong Ketahanan Energi dan Ketahanan Nasional

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI mengenai bagaimana Indonesia menjadi swasembada energi dan energy resilience,” jelas Jay.

Menurut Jay, upaya mencapai swasembada energi harus dilihat secara menyeluruh dari sektor hulu hingga hilir, termasuk integrasi infrastruktur dan transportasi dalam rantai pasok energi.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga industri pelayaran nasional, mulai dari kualitas kapal, usia armada, standar klasifikasi, hingga aspek keselamatan.

Jay mengungkapkan pemerintah tengah berupaya memberikan insentif bagi industri galangan kapal dan perusahaan pelayaran nasional.

“Suatu insentif dari pemerintah yang harus kita berterima kasih dan syukuri. Dan semoga kita industri kapal dapat mengambil kesempatan ini dengan baik dan juga dengan good will, serta meningkatkan kapasitas kita,” ujarnya.

Menurut Jay, anggota HIPMI di berbagai daerah juga ingin ikut berpartisipasi dalam industri energi nasional.

“Para anggota HIPMI ingin ikut serta mewarnai industri energi di Indonesia dan turut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kemandirian energi nasional,” ujar Jay.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.