Dark/Light Mode

Bos BTN : Data Real Backlog Perumahan Diperkuat Sistem Internal

Jumat, 10 April 2026 18:44 WIB
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. (Fotp: Dok. BTN)
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. (Fotp: Dok. BTN)

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan sejumlah tantangan dan solusi terkait upaya mengatasi backlog (kekurangan) perumahan di Indonesia.

Menurutnya, meskipun berbagai program Pemerintah mulai dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Subsidi Selisih Bunga (SSB) hingga Kredit Program Perumahan (KPP), masalah backlog masih menjadi pekerjaan rumah yang kompleks.

Dari sisi Pemerintah terus menambah (program subsidi perumahan), tetapi dari sisi backlog juga harus tahu secara real data backlog.

“Karena selama ini angka backlog sekitar 12,7 juta unit itu statis dan belum sepenuhnya akurat. Tidak ada yang tahu pasti angka backlog dan posisi mereka sekarang,” katanya dalam kegiatan media briefing di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis (9/4/2026).

Nixon mengakui bahwa kendala utama dalam menyelesaikan backlog adalah ketidakjelasan data.

Baca juga : Jaksa Minta Hakim Tolak Permohonan JC Terdakwa Kasus RPTKA Kemnaker

"Kalau kita tidak tahu berapa jumlah backlog sebenarnya, bagaimana bisa menyelesaikannya? Angka yang beredar pun berubah-ubah dan belum tentu valid," tuturnya.

Sebagai contoh solusi yang efektif, sambung Nixon, jika verifikasi data backlog perumahan mengadopsi layaknya sistem antrean haji.

Dengan sistem by name by address seperti itu, Pemerintah dapat mengukur waktu penyelesaian backlog berdasarkan kuota tahunan dan jumlah pendaftar.

"Kita harus membangun ekosistem database masyarakat yang ingin membeli rumah mendaftar terlebih dahulu, seperti sistem antrean haji. Tidak perlu bayar dulu, yang penting daftar dulu, sehingga kita bisa mengatur urutannya dengan jelas," katanya.

Yang ada selama ini, karena tidak adanya data transparan perumahan, menyebabkan sejumlah keluhan: ada yang merasa sudah mendaftar untuk rumah subsidi, namun orang lain justru didahulukan.

Baca juga : Imigrasi Ngurah Rai Bali Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

Nixon menekankan perlunya sistem yang dapat memprediksi potensi backlog di masa depan berdasarkan data seperti jumlah pernikahan dan faktor demografis lainnya.

Untuk itu dalam membantu permasalahan tersebut, diungkapkan Nixon, saat ini BTN tengah mengembangkan sistem antrean yang lebih baik dan berencana menawarkan konsep ini kepada Pemerintah untuk diterapkan secara nasional.

"Kami sedang berupaya membuat sistem internal yang bisa memberikan data real time by name dan by address. Jika disetujui, sistem ini bisa sangat membantu Pemerintah dan pengembang dalam merencanakan pembangunan perumahan," ujarnya.

“Kami berusaha dan terus positif, bagi BTN apa untung sistem tersebut? Tentunya kami punya basic customer. Apakah mereka nantinya niat atau belum (akses KPR), at least kita sudah punya datanya,” katanya.

Senada, Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menambahkan, data backlog perumahan yang akurat memiliki peran strategis yang tidak hanya berpengaruh pada program subsidi Pemerintah, tetapi juga menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga : Safari Ramadan Di Riau, Kapolri: Perkuat Silaturahmi Dan Jaga Persatuan

Menurut Hirwandi, data backlog sangat penting untuk mengetahui kebutuhan rumah secara tepat, termasuk jumlah orang yang membutuhkan rumah baru dan sebaran geografisnya.

"Kebutuhan rumah dan seberapa banyak orang yang membutuhkan rumah untuk dibangun, serta di mana saja sebarannya, harus diketahui secara detail," ujarnya.

BTN sendiri memiliki database pengembang yang memiliki lahan, sehingga data kebutuhan dari sisi permintaan dapat dikombinasikan dengan kesiapan pasokan dari pengembang.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan perumahan bisa dilakukan secara lebih terintegrasi dan efisien. Selain itu, data backlog juga membantu menentukan jenis hunian yang paling sesuai bagi masyarakat, apakah vertical housing (apartemen) atau landed housing (rumah tapak).

“Pengelolaan data yang akurat dan komprehensif sangat penting, sebagai dasar pengambilan kebijakan dan strategi dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia,” pungkas Hirwandi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.