Gelar Rakernas, Ipemi Beri Rekomendasi Ke Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) baru saja menggelar rapat kerja nasional (rakernas). Hasilnya, terdapat sejumlah rekomendasi yang diberikan Ipemi untuk pemerintah. Rakernas ke-VIII Ipemi mengangkat tema "Transformasi UMKM dan Koperasi Merah Putih Mewujudkan Asta Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat". Selain Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil, Sekretaris Jenderal Ipemi Nurwahidah Saleh, dan jajaran pengurus, rakernas ini juga dihadiri seluruh anggota Ipemi, bahkan dari Brunei Darussalam dan Jepang.

Acara yang digelar sejak 20 hingga 22 April di Ballroom Discovery Ancol Jakarta ini juga turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantoro. Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil mengatakan, ada enam rekomendasi hasil rakernas yang dianggap perlu segera diberikan kepada pemerintah. Pertama, pembiayaan inklusif.

Ipemi berharap, pemerintah dapat menghadirkan skema kredit UMKM perempuan berbasis komunitas yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi riil di lapangan. Kemudian membentuk Women Entrepreneur Fund yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, dan CSR.

Menurut Ingrid, skema ini diharapkan tidak lagi bertumpu pada persyaratan agunan formal, melainkan menggunakan pendekatan berbasis kepercayaan. Instrumennya, melalui kelompok usaha atau klaster komunitas.

Baca juga : Telmo Castanheira Comeback Manis, Bawa Persik Kediri Tundukkan Persita

"Model pembiayaan ini diharapkan dapat mengadopsi praktik terbaik pembiayaan mikro berbasis kelompok yang telah terbukti berhasil di berbagai negara," ujar Ingrid dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Rekomendasi kedua, digitalisasi berbasis kinerja. Ingrid berharap, pemerintah dapat mengembangkan dua sektor. Yakni, program UMKM perempuan go digital pro melalui brandin, AI, dan marketing. Kemudian subsidi iklan digital guna meningkatkan omzet.

Rekomendasi ketiga, pemdampingan berkelanjutan. Ipemi mendorong pemerintah menjalankan inkubator UMKM perempuan dengan periode 6-12 bulan, dan melakukan mentoring, akses pasar, maupun investor matching.

Keempat, mendorong pemerintah melaksanakan reformasi legalitas. "Program layanan one day service UMKM, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT), dan layanan jemput bola ke daerah," tutur Ingrid.

Baca juga : Gelar Program CyberHeroes, Telkom Bekali 420 Siswa Keamanan Digital

Rekomendasi kelima, akses pasar. Ia mengatakan, Ipemi menganggap perlu kebijakan afirmasi, yakni pengadaan pemerintah dan BUMN untuk UMKM perempuan. Kemudian pengambangan platform women UMKM marketplace.

Keenam, kebijakan responsif gender. Ingrid memandang, pemerintah perlu membuat indikator berbasis output yang meliputi omzet, scale up, dan ekspor. Fasilitas pendukung, seperti daycare dan pelatihan hybrid dianggap penting dilakukan pemerintah.

"Ipemi berharap, pemerintah dapat memberikan prioritas bagi anggota Ipemi untuk mengisi dan memasok produk di gerai-gerai desa binaan Kementerian Koperasi," kata Ingrid.

Sementara itu, Ferry berharap Ipemi menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat. Menurutnya, Ipemi memiliki sumber daya yang luar biasa besar dalam mendukung sektor UMKM nasional.

Baca juga : Jelang Kejurnas 2026, PP ASKI Optimalisasi Persiapan

"Ipemi memiliki potensi besar dalam memperkuat sektor UMKM nasional, serta perlu hadir mengisi rak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan produk unggulan yang berkualitas dan kompetitif," pungkas Ferry.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.